Suku Awyu tengah berupaya mempertahankan tanah ulayat seluas 36.094 hektare, yang setara setengah area Jakarta, dari rencana ekspansi perusahaan kelapa sawit PT. Indo Asiana Lestari.

Walau unggahan "All Eyes on Papua" secara spesifik menyorot konflik agraria di komunitas Suku Awyu, kampanye yang digagas sejumlah lembaga advokasi lingkungan itu kini memicu perbincangan yang lebih luas soal beragam persoalan di Papua.

Permasalahan itu antara lain akses pendidikan dan kesehatan yang minim, peristiwa kelaparan yang terus berulang, hingga konflik bersenjata tak berkesudahan. Konflik itu, selama puluhan tahun, telah memicu ratusan bahkan ribuan orang tewas. Ribuan orang juga mengungsi oleh karenanya. BBC News Indonesia berbicara dengan perwakilan Suku Awyu dan pengacara yang mendampingi mereka, serta sejumlah anak muda Papua yang berharap "All Eyes on Papua" tidak berhenti pada unggahan sosial media belaka, tapi juga mendorong solidaritas nyata terhadap orang-orang asli Papua.

Apa reaksi suku Awyu?

Hendrikus Franky Woro adalah laki-laki dari Suku Awyu yang selama beberapa tahun terakhir mewakili komunitas adatnya di hadapan publik. Dia juga menjadi sosok sentral dalam aksi kelompok adatnya di Jakarta, pada akhir Mei lalu. Franky tidak memiliki akun media sosial. Ponselnya tidak lagi berfungsi sejak Desember 2023. Dia tak memiliki ponsel hingga beberapa hari sebelum terbang ke Jakarta untuk menggelar aksi di depan kantor Mahkamah Agung.

Beberapa hari lalu, Franky mendapat kabar bahwa kampanye publik untuk mendukung gugatan kelompoknya terhadap perusahaan kelapa sawit ramai dibicarakan di media sosial. “Saya bersama keluarga saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya,” ujar Franky saat dihubungi dari Jakarta.

“Terhadap dukungan dari keluarga dan sesama saya di seluruh Indonesia, sebagai manusia biasa, saya tak mampu untuk membalas semua kebaikan itu,” ucapnya. Franky berharap dukungan warganet itu akan berdampak pada upaya kasasi yang diajukan oleh kelompok adatnya. Dia menyebut harapan Suku Awyu untuk mencegah ekspansi perkebunan sawit di tanah adatnya kini hanya bisa disematkan kepada para hakim agung. Dia meminta para hakim membuat putusan yang seadil-adilnya. “Tanah adalah nomor rekening abadi bagi kami. Tanah adalah mama,” kata Franky. ”Tanpa tambang, tanpa sawit, kami masyarakat adat bisa hidup. Tetapi tanpa hutan adat, kami tidak bisa hidup,” tuturnya.

Boven Digoel adalah satu dari 35 kota dan kabupaten di Papua yang masuk kategori daerah dengan kemiskinan ekstrem. Daftar ini disusun pemerintah pusat untuk periode 2021 hingga 2024.

Kemiskinan ekstrem, merujuk ukuran Bank Dunia, adalah situasi yang dihadapi orang-orang dengan paritas daya beli sebesar US$1,9 atau Rp30 ribu per hari dalam kurs 6 Juni 2024.

Papua dan Papua Barat konsisten berada di peringkat teratas dalam daftar provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Pada 2023, merujuk Badan Pusat Statistik Nasional, persentase penduduk miskin di Papua mencapai 26,03% dan di Papua Barat sebesar 20,49%. Awal kemunculan "All Eyes on Papua"

Unggahan dengan slogan ini beredar di Instagram awal Juni lalu, beberapa hari setelah kemunculan foto yang diproduksi aplikasi kecerdasan buatan. Foto yang menampilkan tenda-tenda pengungsi Palestina dan slogan bertuliskan “All Eyes on Rafah" itu menyoroti serangan udara Israel dan kebakaran di kamp pengungsi Palestina di Rafah, Gaza selatan. Serupa dengan unggahan “All Eyes on Rafah”, foto berslogan “All Eyes on Papua” juga diciptakan kecerdasan buatan. Foto hitam-putih tersebut menampilkan sebuah mata dan empat paragraf penjelasan situasi masyarakat Awyu. Terdapat pula tautan menuju situs petisi publik change.org. Petisi itu mengajak publik mendorong Mahkamah Agung mencabut izin lingkungan perusahaan kelapa sawit PT. Indo Asiana Lestari. Izin yang diperoleh korporasi itu dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Dengan izin tersebut, PT. Indo Asiana Lestari berhak menggunduli hutan yang diklaim sebagai tanah adat oleh masyarakat Awyu.

Unggahan “All Eyes on Papua” beredar di dunia maya tak lama setelah aksi sejumlah perwakilan Suku Awyu di kantor Mahkamah Agung, Jakarta, pada 27 Mei lalu.

Bersama beberapa lembaga seperti Greenpeace dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat yang mendampingi mereka, sejumlah perwakilan Suku Awyu datang mengenakan pakaian adat.

Mereka melantunkan nyanyian, menari, dan membentangkan poster bertuliskan ‘Selamatkan Hutan Adat Papua dan ‘Papua Bukan Tanah Kosong’.

Suku Awyu menggelar aksi di depan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu karena gugatan mereka terhadap izin lingkungan PT. Indo Asiana Lestari kini berada di tingkat kasasi.

Dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, para hakim Mahkamah Agung nantinya akan memutuskan apakah akan menerima gugatan itu atau kembali memenangkan perusahaan kelapa sawit tersebut.

Suku Awyu menggelar aksi di depan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu karena gugatan mereka terhadap izin lingkungan PT. Indo Asiana Lestari kini berada di tingkat kasasi. Dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, para hakim Mahkamah Agung nantinya akan memutuskan apakah akan menerima gugatan itu atau kembali memenangkan perusahaan kelapa sawit tersebut. Suku Awyu sebelumnya kalah di dua tingkat peradilan, yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada November 2023 dan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada Maret 2024.

Setelah hampir sepekan, foto berslogan “All Eyes on Papua” itu juga telah diunggah oleh sejumlah figur publik dengan puluhan hingga jutaan pengikut di Instagram. Salah satunya adalah pemain tim nasional sepakbola Indonesia yang bermain di Liga Belgia, Sandy Walsh. Baca juga: IAL Kantongi Konsesi Kebun Sawit Separuh Luas Jakarta, Suku Awyu dan Moi Gugat Pemprov Papua Berdasarkan riset Yayasan Pusaka Bentala Rakyat pada 2023, sepanjang 2001 hingga 2019 tutupan hutan alam di seluruh Tanah Papua menyusut 663.000 hektare.

Berdasarkan riset Yayasan Pusaka Bentala Rakyat pada 2023, sepanjang 2001 hingga 2019 tutupan hutan alam di seluruh Tanah Papua menyusut 663.000 hektare.

Boven Digoel, wilayah tempat Suku Awyu tinggal, adalah kabupaten dengan tingkat deforestasi tertinggi kedua di Papua selama periode itu. Setidaknya 51.000 hektare hutan di Boven Digoel telah gundul atau berubah fungsi, merujuk riset tersebut. Luas itu setara setengah area London. Tidak ada data dari pemerintah yang tersedia untuk publik dan dapat dijadikan sebagai pembanding riset Pusaka. Dari aspek kesehatan, berbagai data, termasuk yang dikeluarkan pemerintah juga memperlihatkan persoalan meluas dan menahun di Papua, seperti kasus gizi buruk, penularan HIV/AIDS, hingga kematian ibu melahirkan. Sementara itu, persoalan hukum yang bersinggungan dengan isu politik juga disorot berbagai pihak. Aspirasi memerdekakan diri dari Indonesia dari tahun ke tahun terus bermunculan dari berbagai pihak di Papua.

Sekar Banjaran Aji, juru kampanye Greenpeace sekaligus advokat Suku Awyu di pengadilan, menyebut unggahan "All Eyes on Papua" adalah momentum yang selama ini dinantikan oleh seluruh pihak yang berkoalisi ”menyelamatkan hutan Papua”. Sekar berkata, deforestasi di Papua masih terus berlangsung hingga saat ini. Pada 2021, kata Sekar merujuk data Greenpeace, deforestasi di Provinsi Papua meluas hingga 16.000 hektare. Adapun, empat provinsi yang baru dibentuk pada 2022 disebut Sekar berpotensi kehilangan hutan, masing-masing sekitar 4.000 hektare dalam waktu dekat ini.

“Sebagai advokat, saya benci sekali menyebut bahwa kondisi hukum Indonesia saat ini jauh dari kata ideal,” ujar Sekar.

“Oleh karenanya, dukungan publik lewat petisi, amicus curiae, dan desakan pada instansi penegak hukum serta pemerintah di media sosial menjadi sangat penting,” tuturnya. Sekar berharap, slogan “All Eyes on Papua” terus bergaung di media sosial sampai putusan kasasi sengketa masyarakat adat Awyu melawan PT. Indo Asiana Lestari keluar. Dia yakin, pembicaraan terus-menerus terkait slogan itu bisa mendorong Mahkamah Agung membuat putusan hukum yang adil. "Mengapa masyarakat Indonesia terkesan tak peduli"

Unggahan “All Eyes on Papua" yang telah dibagikan jutaan kali adalah angin segar bagi orang-orang asli Papua, menurut Gispa Ferdinanda, perempuan muda asal Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Menurutnya, slogan yang viral itu bisa mendorong masyarakat untuk mengetahui berbagai persoalan Papua yang selama ini luput diperbincangkan publik.

Gispa berkata, Suku Awyu bukanlah satu-satunya kelompok adat yang tengah berupaya mempertahankan hak mereka di Papua. Seluruh orang asli Papua, menurut Gispa, menghadapi berbagai persoalan untuk bisa hidup “sesuai harkat dan martabat” di atas tanah mereka.

“Saya sebenarnya kecewa karena perlu waktu selama ini sampai akhirnya teman-teman di wilayah Indonesia lainnya bisa bersolidaritas dengan orang Papua,” kata Gispa.

“Mengapa teman-teman terkesan sangat sulit untuk bersimpati dan bersolidaritas pada persoalan yang kami alami? Padahal banyak orang bilang Papua adalah bagian dari Indonesia,” tuturnya.

Gispa berharap masyarakat tidak berhenti dengan membagikan unggahan “All Eyes on Papua” di media sosial, tapi juga mengedukasi diri dengan membaca kajian serta berita faktual terkait situasi di Papua.

“Teman-teman juga bisa mengikuti akun media sosial yang mengabarkan perjuangan orang asli Papua untuk kehidupan mereka,” ujarnya. “Ini bukan tentang siapa yang harus paling dikasihani, tapi tentang bagaimana teman-teman bisa ikut bersolidaritas. “Kami tidak ingin dikasihani. Kami ingin teman-teman ikut berbicara, membagikan apa yang kami perjuangkan, dan mendukung setiap langkah yang kami lakukan untuk hak hidup dan martabat kami,” kata Gispa.

Pemuda di Sentani, Kabupaten Jayapura, Terry Anderson, menyebut unggahan “All Eyes on Papua” yang viral sebagai aksi solidaritas yang positif karena menguatkan orang asli Papua. ”Persoalan yang kami hadapi banyak dan kompleks. Saya harap ini menjadi awal bagi orang di luar Papua untuk menyuarakan persoalan kami,” kata Terry. Serupa dengan Gispa, Terry mendorong masyarakat untuk mempelajari sejarah sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Papua. Menjalin hubungan perkawanan dengan orang Papua, kata Terry, juga bisa menjadi langkah nyata mewujudkan solidaritas.

Atha Hesegem, perempuan muda Papua yang kini tengah menjalani studi di Rusia, menyebut orang asli Papua selama ini ”berjuang sendirian” untuk menuntut pemenuhan berbagai hak dasar. Merujuk gugatan Suku Awyu ke pengadilan, misalanya, Atha menilai masyarakat Indonesia secara umum juga akan menikmati manfaat nyata jika hutan di Boven Digoel batal berubah menjadi perkebunan sawit.

”Saya sangat mengharapkan kepedulian untuk melihat dan merespons berbagai persoalan di Papua, dari soal pendidikan, kesehatan, ketimpangan gender, sampai konflik bersenjata dan pengungsian yang jarang dibicarakan masyarakat Indonesia,” kata Atha. ”Tolong gandeng dan rangkul kami untuk bersama-sama menyuarakan persoalan-persoalan ini,” ujarnya. Apa tanggapan pemerintah? Staf Khusus Presiden Indonesia, Billy Mambrasar, membuat klaim telah mendengarkan aspirasi masyarakat adat Awyu. Dia berkata telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meninjau ulang berbagai izin perusahaan di atas tanah Suku Awyu.

Billy membuat klaim, dia juga menganjurkan Joko Widodo untuk memberi arahan spesifik kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Targetnya, kata dia, agar kerangka pembangunan di Tanah Papua mempertimbangkan perlindungan hutan dan hak masyarakat adat.

Billy berkata juga telah meminta Presiden Jokowi untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis industri yang tidak merusak hutan, termasuk mencegah konversi hutan adat dan hutan lindung ke perkebunan kelapa sawit. Klaim yang disampaikan Billy melalui akun Instagram miliknya itu direspons oleh periset Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Dorthea Elisabeth Wabiser. Dia mempertanyakan Billy yang mengeluarkan pernyataan ketika unggahan "All Eyes on Papua" viral di media sosial. Selama beberapa tahun belakangan, kata Dorthea, pemerintah, termasuk Billy, tidak pernah mendengarkan aspirasi ataupun membuat kebijakan terhadap persoalan Suku Awyu. ”All Eyes on Papua muncul dari kerja keras solidaritas masyarakat, bukan karena staf khusus yang baru minta bertemu kami setelah melihat semua orang mengunggah All Eyes on Papua,” kata Dorthea.

Sumber : kompas.com