Rakor yang diselenggarakan secara virtual dan dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., itu diikuti seluruh kepala daerah, Jajaran Forkopimda di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sesuai arahan yang disampaikan Presiden Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, Rakor Pengendalian Inflasi Daerah akan rutin diselenggarakan setiap minggu untuk mengevaluasi pengendalian inflasi di seluruh wilayah Indonesia.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Mendagri RI, diantaranya mengenai kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di beberapa wilayah di Indonesia, penggunaan atau belanja dana bansos yang masih minim di beberapa provinsi.

Selain itu, penanggulangan inflasi di beberapa daerah masih harus ditingkatkan, serta adanya monitoring penyerapan anggaran seluruh pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes mengatakan, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan beberapa upaya dalam rangka Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi, seperti melakukan Operasi Pasar dan Memberikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa Paket Bahan Pangan.

"Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., turun langsung ke beberapa kab/kota untuk memberikan bantuan berupa paket bahan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap dampak dari penyesuaian harga BBM bersubsidi," jelas dr. Harisson, M.Kes.

Turut hadir mendampingi Sekda Prov Kalbar yakni Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Syarif Kamaruzaman, M.Si., Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Y. Anthonius Rawing, S.E., M.Si., dan kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Kalbar. (**)