KARIMUN, DELIKRIAU - Kebijakan Gubernur Riau menutup sejumlah pelabuhan di Provinsi Riau bukan saja membuat belasan ribu TKI asal Malaysia kesusahan tapi juga membuat Kabupaten Kota kelimpungan karena harus menampung, mengurus hingga memulangkan penumpang kedaerah masing-masing sementara petugas dan sumberdaya yang dimiliki sangat terbatas.
Agar masalah ini tak berlarut-larut Pemerintah Daerah tiga Kabupaten pemilik pelabuhan yakni Kabupaten Karimun, Bengkalis dan Meranti yang notabene warganya banyak menjadi TKI di Malaysia menggelar rapat koordinasi (Rakor), Rakor penyelamatan TKI yang sebagian besar masyarakat Riau itu dipusatkan di Gedung Nasional Karimun, Rabu (01/04/2020).
Hadir dalam Rakor tersebut, mewakil Bupati Meranti Kepala Dinas Perhubungan Dr. Aready, Bengkalis Kepala Dinas Perhubungan Joko Edi Imhar, Kabupaten Karimun diwakili oleh Sekdakab. Karimun Muhd. Firmansyah, Ketua DPRD Karimun M. Yusuf Sirat. Selain itu juga dihadiri oleh KSOP Karimun, Perwakilan Kejari Karimun, Dandim Karimun, serta para pengusaha transportasi angkutan laut Karimun.
Khusus Pemerintah kabupaten (Pemkab) Meranti juga hadir Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr. Misri, Kepala Dinas Sosial Meranti Agusyanto SE M.Si, Kabag Humas dan Protokol Meranti Rudi MH, Kabag Kesra Meranti Hery Saputra SH dan sejumlah pejabat Eselon III dan IV dinas terkait.
Terungkap dalam pertemuan itu, setelah Pemerintah Malaysia memberlakukan kebijakan Lockdown untuk mengantisipasi penyebaran Virus Covid-19, pertanggal 21 Maret 2020 lalu, membuat belasan ribu TKI asal negeri jiran tersebut terpaksa harus balik kedaerah asal masing-masing. Selang beberapa hari sejak diberlakukanya Lockdown di Malaysia Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Gubernur Riau H. Syamsuar langsung mengeluarkan kebijakan untuk menutup sejumlah pelabuhan yang berada di 3 Kabupaten Kota di Riau yakni Pelabuhan Selatpanjang Kab. Meranti, Pelabuhan Bengkalis dan Pelabuhan Dumai.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berdalih penutupan sejumlah pelabuhan itu untuk mengatisipasi potensi penyebaran Virus Covid-19 di Provinsi Riau yang kemungkinan dibawa oleh para TKI asal Malaysia tersebut.
Namun satu hal yang kurang dipertimbangkan secara masak oleh Pemprov Riau dimana penutupan sejumlah pelabuhan itu ternyata membuat nasip belasan ribu TKI yang saat ini berada di Pelabuhan Kukup Batu Pahat Malaysia terkatung-katung karena tidak bisa kembali kedaerah asal dan tak sedikit dari TKI ini yang izin tinggalnya hampir berakhir.
Dan kebijakan Gubernur Riau ini juga dikeluhkan oleh Pemerintah kabupaten (Pemkab) Karimun karena akibat penutupan pelabuhan di Riau membuat para TKI asal Malaysia yang sebagian besar warga Riau menumpuk di Pelabuhan Karimun, Pemkab setempat seperti diakui Sekda Karimun Muhd. Firmansyah terpaksa harus mengurus dengan menginapkan para penumpang asal Malaysia itu dihotel selama semalam sebelum mereka pulang kedaerah asal.
Untuk mengantisipasi agar hal itu tak terulang lagi, Pemkab. Karimun dikatakan Sekda Karimun mengeluarkan kebijakan membuka Pelabuhan bagi kapal dari Malaysia hingga pukul 9.00 Wib.
"Kami hanya berharap kejadian yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi, jujur saja.....,warga Karimun sangat Open menerima para TKI asal Malaysia ini namun karena keterbatasan daya tampung, petugas serta sumberdaya terpaksa Pelabuhan kami buka hingga pukul 9.00 Wib," ujar Sekda Karimun.
Masalah itu bukan saja terjadi di Pelabuhan Karimun, sejumlah TKI yang sempat masuk ke Pelabuhan Selatpanjang Meranti juga tak bisa kemana-mana karena Pelabuhan Bengkalis dan Dumai juga ditutup. Alhasil demi kemanusiaan Pemerintah kabupatrn Meranti terpaksa harus menampung dan mengurus para TKI yang jumlahnya ratusan orang itu hingga mereka pulang kedaerah masing-masing. Ternyata masalah ini tidak saja dihadapi oleh Kabupaten Meranti tapi juga Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bengkalis dan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai.
Selain mengabiskan sumberdaya yang tak sedikit, transit TKI asal Malaysia yang cukup lama di Kabupaten Meranti, Bengkalis dan Dumai ini tentu menimbulkan gejala yang tak baik bagi Kabupaten bersangkutan dalam melindungi warganya terpapar Virus Covid-19 yang mungkin saja dibawa oleh para TKI dari negara RedZone Covid-19 tersebut.
Akhirnya setelah melakukan diskusi dan mempertimbangkan berbagai hal, Pemerintah 3 Kabupaten di Riau dan 1 Kabupaten di Kepri ini mengusulkan kepada Gubernur Riau H. Syamsuar, untuk membuka kembali Pelabuhan yang ada di Selatpanjang, Bengkalis dan Dumai dan terkait jadwal buka tutup Pelabuhan agar tidak terjadi lonjakan penumpang diserahkan kepada kebijakan masing-masing Pemda.
Artinya nasip pemulangan TKI asal Malaysia yang sebagian besar adalah warga Riau sendiri berada ditangan Gubernur Riau H. Syamsuar. Apakah bersedia membuka kembali pelabuhan agar para TKI bisa kembali kedaerah asal atau tetap kekeh menutup pelabuhan dan membiarkan ribuan TKI ini terkatung-katung dinegeri jiran.
Pemerintah kabupaten (Pemkab) Meranti dalam usulan opsinya kepada Gubernur Riau H. Syamsuar, seperti disampaikan Kadis Perhubungan Meranti Dr. Aready, berharap jalur dari Pelabuhan Internasional Malaysia (Batu Pahat.red) langsung menuju Selatpanjang dibuka kembali, agar tidak terjadi penumpukan di Pelabuhan Karimun, hal ini untuk memudahkan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Meranti melakukan pendataan dan mengurus para TKI yang kini terpencar-pencar turun di Pelabuhan Tj. Samak, Sungai Tohor, Topang dan lainnya.
Selain itu juga untuk mengantisipasi kelelahan fisik para TKI agar tidak terlalu lama dijalan, karena kelelahan fisik akan memudahkan para TKI terinveksi Virus Covid-19.
Keputusan dari 3 Kabupaten ini juga didukung oleh Tim Gugus Tugas Karimun seperti Kodim Karimun, KSOP, serta Pengusaha Angkutan Transportasi laut yang turut hadir dalam Rakor tersebut. Bahkan KSOP seteat mengaku siap mengkondisikan kapal dari Pelabuhan Kukup Batu Pahat sebanyak 3 Trip menuju Karimun hingga pukul 9.00 Wib.
"Kami juga akan menyediakan kapal khusus untuk para TKI asal Malaysia agar tidak bercampur dengan penupang Lokal (Domestik)," ujar KSOP. (rilis)
