Hadir dalam Rakor tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Gubernur, Bupati dan Walikota, Dandrem, Kapolda, Kapolres diwilayah Aceh, Sumut, Sumsel, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Kaltara, NTB, NTT dan Papua.

Dari Provinsi Riau diikuti oleh Gubernur Riau H. Syamsuar, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim didampingi Kapolres Meranti AKBP. Taufik Lukman, Kasubag Kemitraan dan Pers Bagian Humas Protokol Meranti.

Dalam Rakor tersebut seperti dijelaskan Wakil Bupati H. Said Hasyim, Presiden RI Joko Widodo mengintruksikan kepada TNI, Kepolisian serta Kepala Daerah mulai dari Gubernur hingga Bupati dan Walikota untuk lebih fokus pada upaya pencegahan Karlahut. Karena menurutnya pencegahan lebih baik daripada melakukan pemadaman. 

"Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Panglima Kodam (Pangdam), Komandan Resort Militer (Danrem), Komandan Kodim (Dandim) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) untuk bekerja membantu Gubernur, Bupati/Walikota untuk saling bekerja sama mencegah terjadinya Karlahut. Jangan sampai sudah terjadi baru bergerak tapi api sekecil apapun harus segera dipadamkan," ujar Wabup menirukan kata Presiden.

Artinya jika terdeteksi titik api kecil Presiden meminta segera dilakukan pemadaman, selain itu lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu terjadinya Karlahut.

Presiden meminta semua pihak untuk melakukan deteksi dini, penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah, membuat embung tahan kemarau, upaya waterbombing, hingga penegakan hukum. Presiden menjelaskan bahwa penegakan hukum harus dijalankan agar memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran.

"Presiden meminta untuk masalah Karlahut ini harus ada tindakan yang lebih tegas dari Aparat, dan kepada semua pemangku kepentingan seperi Kapolri, panglima ABRI Bupati/Walikota dan Gubernur harus lebih fokus pada upaya pencegahan," jelasnya lagi.

Lebih jauh dijelaskan Wabup, jika memang masyarakat ingin membakar lahan (Memerun) disarankan untuk tidak membiarkan apalagi meninggalkan karena sangat beresiko memicu terjadinya Karlahut dan dapat menyeret pelaku ke penjara.

"Jika memang harus melakukan pembakaran kepada masyarakat diminta untuk tidak membiarkan karena jika terbukti menyebabkan terjadinya Karlahut maka yang bersangkutan akan ditindak tegas. Bahkan Presiden mengancam akan mencopot Pimpinan Polri dan TNI yang bertanggungjawab diwilayah itu," jelas Wabup.

Hal itu menegaskan kepada Panglima TNI dan Kapolri serta jajaran yang tidak bisa menangani Karhutla bisa dicopot. Pada semua Kapolda, Pangdam, harus bisa mengatasi masalah karhutla dibantu juga dengan Pemerintah Pusat. Sehingga api sekecil apapun segera padamkan dan jangan ada kebakaran yg besar di wilayahnya.

Selanjutnya menyikapi adanya tindakan tegas dari Kepolisian dan TNI kepada masyarakat yang terbukti menyebabkan terjadi ya Karlahut, diakui Wabup Pemerintah Daerah tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan pembelaan karena sudah menjadi atensi dari Presiden. 

Namun begitu Wagub menegaskan tidak akan lepas tangan dan akan terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri dengan meminta lebih mengedepan upaya persuasif lewat pembinaan kehidupan masyarakat agar tidak menganggu ekonomi masyarakat.

"Karena pada intinya yang kita lakukan adalah untuk membina masyarakat agar lebih sejahtera," imbuhnya.

Selanjutnya untuk mengantisipasi terjadinya Karlahut kepada masyarakat yang ingin membuka lahan Wabup menghimbau jangan dengan cara membakar karena ketika cuaca ekstrim api sekecil apapun dapat memicu terjadinya Karlahut yang lebih luas. 

"Saya berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan karena api sekecil apapun akan memicu terjadinya Karlahut terutama dikondisi cuaca ekstrim, hal itu juga untuk menghindari masyarakat terjerat kasus hukum," pungkas Wabup. (rilis)