Sabtu, 11-01-2020 - 23:03:18 WIB
Follow Us ON :
 
 
| Perubahan Status Dokter Aisyah Hanya Dikembalikan ke Fungsional, Ini Penjelasan Kepala BKD Meranti | | Tidak Hentinya Polres Meranti Salurkan Bantuan Kepada Masyarakat | | Praktisi Hukum Apul Sihombing SH MH Minta Penegak Hukum Dan Instansi Terkait Untuk Memproses Kasus Karhutla Di Pelalawan | | Bupati Suyatno Instruksikan, Pengerjaan Hutan Kota Harus Tepat Waktu | | Ketua Forikan Siak Latih Kaum Ibu di Kandis dan Minas Mengolah Pangan Berbahan Ikan | | Bupati Alfedri, Buka Kejuaraan Tenis Lapangan Piala Pelti Cup Siak 2020
 
Putusan MK : Leasing Tak Boleh Tarik Kendaraan atau Rumah Secara Sepihak, Harus Lewat Pengadilan
Sabtu, 11-01-2020 - 23:03:18 WIB

TERKAIT:
 
  • Putusan MK : Leasing Tak Boleh Tarik Kendaraan atau Rumah Secara Sepihak, Harus Lewat Pengadilan
  •  

    JAKARTA, DELIKRIAU - Dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 itu, Makamah Konstitusi (MK) menyatakan kreditur (leasing) tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah, hanya berdasar sertifikat jaminan fidusia.

    MK memutuskan leasing yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Tetapi eksekusi sepihak oleh kreditur tetap bisa dilakukan, asalkan debitur mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya. 

    "Sepanjang debitur telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri," ujar Hakim Konstitusi, Suhartoyo, saat membacakan pertimbangan putusan, Jakarta, Senin (6/1/2020) di Gedung MK, Jakarta.

    Suhartoyo menyatakan keputusan itu didasari tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang antara debitur dengan kreditur.

    "Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang," lanjutnya. 

    Suhartoyo menyebut kreditur memiliki hak eksklusif dalam menarik objek jaminan fidusia tanpa memberikan kesempatan kepada debitur untuk membela diri. Bahkan menurut majelis MK, terkadang kreditur menarik objek jaminan fidusia secara sewenang-wenang dan kurang 'manusiawi', baik berupa ancaman fisik maupun psikis. 

    Hal itu pula yang dialami pemohon dalam gugatan ini. Kedua pemohon mengalami tindakan pengambilan paksa mobil Toyota Alphard V Tahun 2004 oleh PT Astra Sedaya Finance (PT ASF).

    Padahal pemohon telah membayar angsuran secara taat sepanjang 18 November 2016 - 18 Juli 2017 sesuai perjanjian. Namun pada 10 November 2017, PT ASF mengirim perwakilan untuk berupaya mengambil kendaraan tersebut dengan dalil wanprestasi. 

    PN Jaksel mengabulkan gugatan pemohon dengan menyatakan PT ASF melakukan perbuatan melawan hukum. Namun pada 11 Januari 2018, PT ASF kembali menarik paksa kendaraan pemohon. Atas perlakuan paksa tersebut, pemohon menilai PT ASF telah berlindung di balik pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia yang berbunyi:

    (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
    (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

    Sehingga untuk melindungi debitur lain dari kejadian serupa, MK menyatakan norma Pasal tersebut berlaku konstitusional bersyarat. 
    MK menyatakan Pasal 15 ayat (2), khususnya frasa 'kekuatan eksekutorial' dan 'sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap', tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap'.

    Sementara Pasal 15 ayat (3) khusus frasa 'cidera janji' tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji'. (***)



     
    Berita Lainnya :
  • Putusan MK : Leasing Tak Boleh Tarik Kendaraan atau Rumah Secara Sepihak, Harus Lewat Pengadilan
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Praktisi Hukum Apul Sihombing SH MH Minta Penegak Hukum Dan Instansi Terkait Untuk Memproses Kasus Karhutla Di Pelalawan
    02 Bupati Alfedri Hadiri Rakor Karhutla Provinsi Riau
    03 Ketua Fraksi Golkar Desak Penegak Hukum Proses Dugaan Karlahut PT Arara Abadi
    04 Bupati Suyatno Instruksikan, Pengerjaan Hutan Kota Harus Tepat Waktu
    05 Ketua Forikan Siak Latih Kaum Ibu di Kandis dan Minas Mengolah Pangan Berbahan Ikan
    06 Tidak Hentinya Polres Meranti Salurkan Bantuan Kepada Masyarakat
    07 Kades Air Terjun Dan Pemuda Tambun Kecewa, Intansi Terkait Diduga Tidak Berani Menindak Lanjuti Keluhan Masyarakat
    08 Plh Bupati Bengkalis Aktifkan Kembali Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
    09 Perubahan Status Dokter Aisyah Hanya Dikembalikan ke Fungsional, Ini Penjelasan Kepala BKD Meranti
    10 PT SP Diduga Menanam Sawit Diatas Kuburan Dan Termasuk Daerah Aliran Sungai Pun Ditanami
    11 Bupati Alfedri, Buka Kejuaraan Tenis Lapangan Piala Pelti Cup Siak 2020
    12 Inyak Allah, Transportasi Selatpanjang-Pekanbaru Via Buton Sudah Normal
    13 PPDB SDN 005 Desa Kiyap Jaya Tidak Berbasis Online
    14 Hadiri Penyaluran BLT, Camat 3T Imbau Warga Jangan Main Api
    15 Kebakaran Hutan Kembali Terjadi di Kecamatan Pangkalan Kerinci
    16 Krisis Pangan Akibat Pandemi Covid-19, Ketua Tim Penggerak PKK Berharap Kader PKK Bisa Membantu Masyarakat
    17 Mahasiswa (HIPMAWAN) Geram Dan Minta Bupati Copot Camat Kerumutan
    18 AKBP Indra Wijatmiko Sik Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Personil Polres Pelalawan
    19 Plh Bupati Bengkalis Apresiasi Perusahaan Swasta dan Camat Bandar Laksamana Penyaluran BLT DD Tahap III
    20 Data Bansos Masih Amburadul, Pj Sekda Siak Berjanji Evaluasi Kembali
    21 Stuban Bansos, Komisi II DPRD Kampar Kunker ke Dinas Sosial Kabupaten Siak
    22 Cegah Karhutla di Siak, RAPP dan 3 Desa di Kabupaten Siak Lakukan MoU
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © DELIK RIAU - SITUS BERITA INVESTIGASI