Turut hadir Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Menteri ATR/ BPN Sofjan Djalil, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Para Duta Besar.

Kehadiran Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, atas undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, karena dianggap telah memberikan berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan KPK, kehadiran Bupati Irwan turut didampingi Inspektor Meranti Drs. Suhendri.

Kegiatan Harkodia yang bertemakan "Bersama Melawan Korupsi, Mewujudkan Indonesia Maju" dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI H. Ma'ruf Amin, Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif dan Alexander Marwata, Pimpinan KPK Terpilih Komjend Firli, Lili Pintauli dan Nawawi Pamolango.

Sejumlah Kepala Daerah yang dianggap berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan KPK, diantaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si dan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut KPK mengajak segenap pemangku kepentingan membangun kesadaran dan semangat perlawanan terhadap korupsi melalui pendekatan humanis dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk masyarakat.

Karena menurut KPK pencegahan korupsi merupakan upaya kolektif yang tidak dapat dilakukan KPK sendirian. Partisipasi dan pelibatan masyarakat adalah hal yang mutlak. Dan Masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui progress dan capaian upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan bersama itu.

Menyikapi kegiatan tersebut, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, menegaskan pencegahan korupsi yang digaung-gaungkan oleh KPK RI dan Institusi Penegak Hukum lainnya.

"Telah lama dijalankan oleh Pemerintah kabupaten Meranti baik melalui sosialisasi maupun pembinaan langsung oleh pimpinan yang disampaikan ditiap kesempatan dalam acara formal maupun non formal," ungkap Irwan.

Selanjutnya Irwan menjelaskan bahwa salah satu pengaplikasian upaya pemberantasan korupsi adalah dengan penganggaran keuangan daerah yang berorientasi pada manfaat sehingga kebocoran dana daerah dapat diminimalisir dan memberikan multyplier efek positif yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Hal itu juga dibuktikan dengan raihan Nilai SAKIP Meranti yang mendapat nilai 'B Plus' 

"Dimana setiap uang yang dianggarkan di tiap OPD berorientasi pada kebutuhan masyarakat sehingga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan. Setiap anggaran yang digunakan fokus pada kegiatan yang sifatnya prioritas sehingga mampu memberikan dampak positif dengan merubah Konsep Money Follow Fuction digeser pada Money Follow Program sehingga uang yang digunakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut Irwan mengatakan selain itu juga Pemkab. Meranti berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian 7 kali berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Riau.

"Artinya kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh Pemkab Meranti sudah sangat handal dan dapat dipertanggungjawabkan," tutup Irwan. (Hms/m.khosir).