Minggu, 27 November 2022
Follow Us ON :
 
 
 
| Diduga Asal Jadi, Pengerjaan Jalan di Desa Sari Mulya jadi Sorotan Publik | | APBD 2023 Disahkan, Balai Kayang Segera Dituntaskan, Dua Ranperda Dalam Pembahasan | | Bertabur Hadiah, Korwil Pendidikan Bukit Batu Gelar Jalan Sehat Bermasa | | Optimalkan Gerakan Wakaf Seribu Sehari, Wabup Husni Minta Maksimalkan Pengumpulan | | Sekda Arfan Usman Buka Kegiatan Tentang Manajemen dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Kampung | | Asisten Adum Jamal Penggunaan Bahasa di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga Utamakan Bahasa Negara
 
DPRD Siak Gelar Hearing Bersama PT BSP Dan Pemda
DPRD Meminta Agar Pemda Siak Ambil Sikap Terkait Kisruh PT BSP
Selasa, 22-02-2022 - 19:21:43 WIB
DPRD Siak gelar hearing bersama PT BSP, Pemerintah Kabupaten Siak dan Badan Operasional Bersama (BOB).
TERKAIT:
   
 

SIAK, DELIK RIAU - Beberapa waktu terakhir masyarakat Riau dihebohkan terkait kemelut yang sedang menerpa PT Bumi Siak Pusako (BSP) salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik beberapa Kabupaten se Riau.

Kisruh itu ternyata membuat DPRD Siak resah dan risih dikarenakan menyangkut aset milik Pemerintah Kabupaten Siak. Atas hal itu, DPRD Siak gelar hearing bersama PT BSP, Pemerintah Kabupaten Siak dan Badan Operasional Bersama (BOB).

Ketua DPRD Siak Indra Gunawan meminta Pemerintah Kabupaten Siak untuk tegas dalam menyikapi persoalan yang saat ini sedang dihadapi BUMD milik daerah tersebut.

Indra berpandangan sudah 20 tahun PT BSP mengelola minyak di bumi melayu ini belum ada persoalan. Namun, kata Ketua DPRD Siak itu, Ia juga bertanya kenapa tiba-tiba hari ini ada persoalan hingga akan meninjau kembali kesepakatan bahwa PT BSP akan menjadi operator penuh dalam mengelola blok CPP.

"Sudah 20 tahun PT BSP berdiri, manajemen terus berganti, pemerintah terus beregenerasi, setelah itu kenapa harus hari ini muncul masalah seperti ini? Apa yang sedang terjadi?," tanya Ketua DPRD Siak Indra Gunawan saat Rapat Debat Pendapat dengan PT BSP, BOB dan Pemerintah Kabupaten Siak, pada Selasa (22/2/2022) petang.

Disebutkannya, kalau saat ini terjadinya fluktuatif atas pendapatan yang terjadi dituBuh PT BSP terkait produksi yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu hal biasa.

"Kalau soal fluktuatif produksi itu hal biasa, tapi ini kenapa sampai DPR RI komisi VII sampai ingin meninjau kembali kesepakatan bahwa PT BSP akan mengelola penuh," kata Indra.

Dijelaskannya, kalau hal itu terkait pembangunan gedung Badan Usaha Milik Daerah PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang dibangun saat ini dan malah membuat susah PT BSP. Indra menilai untuk membatalkan saja kelanjutan membangun gedung itu.

"Pemerintah harus bersikap ketika ada permasalahan di pembangunan 'tower',
kenapa setelah putus kontrak mereka masih bekerja di situ," kata Ketua DPRD Siak.

Lebih lanjut Indra mrngatakan Pemkab Siak harus tegas jika memang manajemen PT BSP salah mengambil kontraktor. Terlebih lagi pembangunan menara itu tidak kecil yakni bernilai Rp87 miliar.

Selain itu ditanyakannya apakah keputusan pemutusan kontrak ini sudah persetujuan pemegang saham. Pasalnya Pemkab Siak adalah yang mayoritas sehingga yang lain bertanya-tanya kenapa ini seperti tidak ada penyelesaian.

Dalam kesempatan itu, Asisten II Pemkab Siak, Hendrisan tidak memberikan jawaban beserta sikap pemerintah atas kemelut yang terjadi di PT BSP yang menjadi pertanyaan anggota Dewan Siak.

Hendrisan yang juga rangkap jabatan sebagai Komisaris PT BSP menceritakan awal mula pembangunan gedung itu sejak Mei tahun lalu.

“Mei mulai kerja, setiap bulan direktur selalu melaporkan. Kami selaku komisaris dan perwakilan Pemkab Siak menyarankan manajemen mengikuti ketentuan berlaku pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Kontraktor, sebut Hendrisan, minus pembangunannya lebih dari dua persen per pekan atau per triwulannya serta diikuti peringatan pertama dan kedua.

Lanjutnya, pihaknya kemudian menyarankan tim percepatan pembangunan gedung konsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Disarankan secara lisan jika keterlambatannya lebih 16 persen, maka kami menyarankan putus kontrak saja. Sesuai ketentuan setelah 14 hari dicairkan jaminan pelaksanaan,” ungkapnya.

Ke depan, tambah Hendrisan, perlu dilakukan upaya hukum karena kalau sudah putus kontrak mestinya tidak bekerja lagi. Direktur juga tidak bisa menganulir putus kontrak itu ataupun menetapkan kontraktor itu jadi pemenang kembali.

“Sudah ada untuk mediasi, sudah cair jaminan pelaksanaannya, tapi mereka tetap tak mau keluar. Ini langkah hukum kami sarankan kepada direktur sepengatahuan pemegang saham, PT BSP memperkarakan ini ke pihak berwajib. Ini amanah pemegang saham juga,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur PT BSP Iskandar dalam hearing tersebut mengatakan kemelut yang terjadi dan menjadi atensi masyarakat Riau itu bermula dari Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah pusat melalui SKK Migas meninjau kembali penunjukan BSP dalam pengelolaan blok CPP secara 100 persen yang direncanakan akan mulai tahun 2022 ini.

“Saat ini, sebagai Direktur PT BSP kami tetap mempertahankan sesuai yang sudah Mou bahwa PT BSP tetap mengelola secara penuh Blok CPP,” kata Iskandar dalam hearing tersebut.

Dalam hearing tersebut, Iskandar juga menjelaskan bagaimana keberhasilan PT BSP dalam mengelola minyak di Bumi Lancang Kuning.

“Kalau prestasi sejak berdirinya PT BSP ini berbagai pihak sudah memujinya, termasuk dari kementrian ESDM dan SKK Migas,” jelas Iskandar

Dewan Siak Dukung PT BSP kelola Blok CPP

Anggota DPRD Kabupaten Siak, Syamsurizal Budi mendesak agar Bupati Alfedri melakukan langkah cepat dalam menyikapi isu terkait kisruh PT BSP.

“Bergerak bersama menjaga aset daerah ini, kita harus kompak dan pemerintah harus memiliki sikap, jangan terkesan diam,” tegas Budi sapaan akrab politisi Partai Demokrat itu.

Sementara Anggota Dewan dari Partai PPP Zulfaini Ahmad juga menyampaikan, PT BSP ini ibarat dapur rumah yang harus tetap dijaga agar tetap bermanfaat.

“PT BSP harus terus didorong agar memberikan kontribusi bagi masyarakat Siak secara khusus dan Riau secara umum,” kata Zulfaini.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD dari Fraksi PDI-P, Rakib mengatakan dirinya siap menjadi garda terdepan untuk mempertahankan PT BSP dalam mengelola penuh Blok CPP.

“Saya siap sebagai apapun untuk di depan agar PT BSP tetap menjadi aset daerah. Tapi Pemkab Siak juga harus bersikap,” kata dia.

Sementara itu, Anggota DPRD Siak dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang turut hadir dalam hearing lintas komisi itu menjelaskan bahwa dari segi partai pihaknya sudah mencoba melakukan komunikasi terhadap anggota DPR RI komisi VII dari PAN.

“Karena di Komisi VII DPR RI itu juga ada Dewan dari PAN kami juga sudah berkomunikasi,” kata Syarif.

Ia juga menjelaskan, bahwa Bupati Siak Alfedri tidak tahu soal namanya yang disebut sebut dalam isu yang beredar

“Bupati Siak tidak tahu soal yang menyeret namanya itu dari isu-isu beredar itu. Fahamlahkan. Pak Bupati malah tahunya dari saya,” kata Ketua DPD PAN Siak. (Fer)



 
Berita Lainnya :
  • DPRD Meminta Agar Pemda Siak Ambil Sikap Terkait Kisruh PT BSP
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Diduga Asal Jadi, Pengerjaan Jalan di Desa Sari Mulya jadi Sorotan Publik
    02 Bertabur Hadiah, Korwil Pendidikan Bukit Batu Gelar Jalan Sehat Bermasa
    03 Ditresnarkoba Adakan Healing dan Konseling untuk Pasien Ketergantungan Obat
    04 Peringati Hari Guru Nasional, DPC PKS Lakukan Kunjungan ke Sekolah-sekolah di Pangkalan Kerinci
    05 APBD 2023 Disahkan, Balai Kayang Segera Dituntaskan, Dua Ranperda Dalam Pembahasan
    06 Berkah Dihari Guru, Kapolres Siak Wujudkan Mimpi Suryati Miliki Sepeda Motor Baru
    07 84 Perusahaan Tak Kantongi Izin HGU Akan Ditindak, Secepatnya Kejati Riau Bentuk Tim Terpadu
    08 Peringati Hari Guru,Dukung Proses Belajar Mengajar Polres Siak Polda Riau Beri Tablet Berisi Aplikasi E-Library Presisi Polda Riau
    09 Tukar Kado Warnai Perayaan Hari Guru ke-77 di SMAN 2 Dayun
    10 Polres Siak Lakukan Bakti Sosial, Personil Sat Intelkam Berikan Bantuan Paket Sembako ke Panti Asuhan Assidqiyah Kampung Dalam
    11 Ditresnarkoba Adakan Healing dan Konseling untuk Pasien Ketergantungan Obat
    12 Optimalkan Gerakan Wakaf Seribu Sehari, Wabup Husni Minta Maksimalkan Pengumpulan
    13 Bupati Alfedri Hadir Acara 3RD International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022 Di Bali
    14 Pemkab Siak raih penghargaan pada Riau Investment Award 2022
    15 Arfan Usman: Koordinasi Peta Ketahan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Siak Terus Diupdate
    16 Saat Menjalani Perawatan Medis, Tahanan Polda Lampung Kabur dari Rumah Sakit
    17 Diduga Tersangka Narkotika, Anak Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta ditangkap Polusi
    18 Tingkatan Kerjasama Pendidikan di Kabupaten Siak, Pemkab Siak - Tanoto Foundation Gelar Audiensi
    19 Asisten Adum Jamal Penggunaan Bahasa di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga Utamakan Bahasa Negara
    20 Wabup Husni paparkan persiapan TDSi 2022 Desember Mendatang
    21 Sekda Arfan Usman Buka Kegiatan Tentang Manajemen dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Kampung
    22 Bagikan BLT dan Cek Harga Komoditas, Presiden Jokowi Kunker Di Pasar Malang Jiwan Colomadu
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © DELIK RIAU - SITUS BERITA INVESTIGASI