Dukungan ini disampaikan Ustad Khalid melalui telepon selulernya saat dihubungi delikriau.com pada Sabtu (7/12/2019) pagi, menurutnya memang seharusnya semua layanan publik di Instansi Pemerintah bebas dari praktek suap.

"Terlepas dari adanya permintaan oleh petugas pelayanan maupun pemberian secara sukarela oleh masyarakat yang berurusan, tetap saja hal itu tidak baik kesannya karena para petugas yang membidangi pelayanan publik di Instansi Pemerintah ini telah digaji oleh negara," terang Ustad Khalid Junaidi M.Pd I.

Lebih lanjut Ustad Khalid menjelaskan sebagaimana diketahui bahwa beberapa bulan lalu, Retno Susilowati selaku Sekretaris Disduk Capil Kampar, menemukan adanya pemberian uang sebesar Rp 20 ribu kepada petugas pelayanan Disduk Capil Kampar oleh masyarakat yang berurusan.

"Pada saat itu Retno secara spontan mengambil uang tersebut dan merobeknya sebagai bentuk kekecewaannya kepada petugas pelayanan publik ini, yang masih menerima uang jasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Ustad Khalid.

"Terhadap tindakannya merobek uang tersebut, diakui beliau sebagai kekhilafan dan untuk itu dirinya telah membuat surat pernyataan diatas materai tentang permintaan maaf atas perbuatan tersebut," jelas Ustad Khalid. (hafnipal)