PEKANBARU, DELIKRIAU - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menggelar rapat koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di ruang Melati, kantor Gubernur Riau, Selasa (3/7/2018).
Sekretariatan Wakil Presiden RI, Muhammad Arif Tasrif, memaparkan bahwa dalam catatan negara salah satu daerah di Riau, yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, masih tergolong daerah termiskin di Riau.
Menurutnya, persentase masyarakat miskin di Kepulauan Meranti sangat tinggi. Karena itu, persoalan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengatasinya.
"Kalau kondisi itu dipertahankan seperti ini, maka Riau yang akan mendapat potret buruk. Sebab kemiskinan di sana akan mengakumulasi jumlah penduduk miskin di Riau," katanya.
Dalam catatannya, per tahun terjadi penurunan angka kemiskinan di Riau sebesar 0,37 persen. Angka tersebut masih sedikit dan perlu diupayakan percepatan penurunan angka kemiskinan.
"Memang sebagian besar yang terdata, masyarakat di wilayah pedesaan lebih tinggi menyumbang angka kemiskinan di Riau," paparnya.
Lebih lanjut disampaikan Arif, faktor penyebab kemiskinan tersebut yakni masih tingginya ketimpangan antar kelompok. Faktor ini terindikasi sebagai bagian dari masalah kemiskinan hampir di seluruh wilayah di Indonesia dalam kurun waktu 50 tahun terakhir.
"Memang untuk mengatasi ketimpangan antar sesama penduduk miskin di Riau sulit. Dan setiap daerah punya tantangan yang berbeda-beda pula," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Said Hasyim, mengakui kalau angka kemiskinan di daerahnya mencapai 28 persen. Namun angka tersebut sudah terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang pernah di atas 30 persen.
"Angka kemiskinan itu disebabkan masalah infrastruktur dasar seperti listrik dan air, termasuk akses jalan yang menghubungkan dari satu daerah ke daerah lain. Saat ini saja masih ada sekitar 20 persen masyarakat Meranti yang belum bisa menikmati listrik," katanya.
Karena itulah Said mengharapkan adanya koordinasi yang intensif dengan pemerintah provinsi untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Kalau angka kemiskinan di daerah tinggi, maka ini juga akan menyumbang angka kemisminan yang signifikan untuk Riau. Jadi ini perlu koordinasi yang lebih intensif untuk mengatasi masalah ini," katanya. (dr/ck)
