Selasa, 19-01-2021 - 20:43:47 WIB
Follow Us ON :
 
 
| Kejari Pelalawan, Terima Penyerahan Tersangka Anak dari Penyidik Polres Pelalawan | | Air Bersih Pamsimas Masih Di Gunakan Mencuci dan Mandi | | Tren Kesembuhan Pasien Covid-19 Rohil Tinggi | | Sat Intelkam Polres Siak Berikan Arahan Kamtibmas dan Memberikan Batuan Kepada Napi Asimilasi Agar Meminimalisir Terulangnya Kejahatan | | Wabup H. Asmar Buka dan Ikuti Musrenbang Kecamatan Rangsang, Himpun Aspirasi Warga Gesa Pembangunan Mulai Dari Kecamatan dan Desa | | Wabup H. Asmar Buka dan Ikuti Musrenbang Kecamatan Pulau Merbau, Serap Aspirasi Sejahterakan Masyarakat
 
Pemkab Meranti Bersama Polres, Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Desa Diwilayah Tebing Tinggi Timur
Selasa, 19-01-2021 - 20:43:47 WIB

TERKAIT:
 
  • Pemkab Meranti Bersama Polres, Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Desa Diwilayah Tebing Tinggi Timur
  •  

    MERANTI, DELIK RIAU - Perintah Kabupaten Kepulauan Meranti dslam hal ini Sekretaris Daerah Dr. H. Kamsol bersama Kapolres Kep. Meranti AKBP. Eko Wimpiyanto menggelar rapat koordinasi bersama Camat para Kades serta Ketua LPHD Se-Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Rakor tersebut untuk mendengarkan kondisi terkini Pengelelolaan Hutan Desa Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur, sehingga lebih berdaya guna bagi masyarakat penerima, Selasa (19/01/2021) di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati. Kabupaten Meranti, Riau.

    Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup H. Irmansyah, Kasatpol PP Meranti Helfandi SE M.Si, Kabag Ekonomi Meranti H. Abu Hanifah, Perwakilan Dinas LHK Provinsi Riau Budiarsyah, Kasat Reskrim Polres Meranti AKP. Prihadi T Saputra, Penasehat TMGR Sei Tohor Cik Manan, Para Kades pengelola Hutan Desa.

    Seperti diketahui, sejak tahun 2016 lalu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah mengeluarkan SK Pemberian Hak Pengeloaan Hutan Desa Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Wilayah Kec. Tebing Tinggi Timur,  Sesuai SK Menteri LHK RI No. 6722/MENLHK-PSKL/PSI.01/12/2016, dengan total luas lahan mencapai 9500 Ha lebih.

    Namun sejak SK tersebut diberikan pada tahun 2017 lalu, lahan yang tersebar di 7 Desa di Kecamatan Tebung Tinggi Timur yakni LPHD Desa Sungai Tohor, LPHD Sungai Tohor Barat, LPHD Tj. Sari, LPHD Sendanu Darul Iksan, LPHD Nipah Sendanu, LPHD Kepau Baru dan LPHD Desa Lukun, dengan berbagai masalah mulai dari administrasi hingga dana masih belum terkelola dengan optimal. Bahkan dari catatan Kepala Resort Pemangku Hutan (KPH) Dinas LHK Provinsi Riau melalui Kasi KPH Budiharsyah baru 2 LPHD Desa saja yang telah memanfaatkan Perhutanan Sosial ini dengan baik.

    "Sejauh ini baru 2 Desa yang menyelesaikan administrasinya yakni LPHD Desa Sungai Tohor dan Lukun. 2 sedang diproses administrasi dan 3 LPHD belum sama sekali," ujar Budiarsyah.

    Lebih lanjut Budiarsyah mengatakan bahwa masalah ini tentunya menjadi perhatian serius Pemerintah kabupaten Meranti selaku pemilik wilayah dan Kepolisian khusus Polres Kepulauan Meranti yang juga bertindak sebagai pengawas pengelolaan lahan Perhutanan Sosial sesuai dengan intruksi Presiden RI kepada Kapolri untuk diperhatikan oleh jajaran Kepolisian di Indonesia.

    "Dikawatirkan jika kawasan Perhutanan Sosial ini tidak dikelola dengan baik tidak memberikan manfaat kepada masyarakat penerima parahnya lagi dapat menyebabkan kerusakan ekosistem hutan karena kayu yang ada diatas lahan tersebut dijadikan lokasi Ilegal Loging yang berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran hutan," jelasnya.

    Untuk itu Kapolres Kepulauan Meranti AKBP. Eko Wimpiyanto, dalam rapat tersebut menegaskan lahan Perhutanan Sosial itu harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik sesuai peruntuannya dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan maayarakat penerima.

    "Kita menekankan masyarakat penerima lahan hanya boleh mengolah lahan tidur tapi tidak boleh menebang kayunya kecuali ditanam sendiri. Lahan tidak boleh dipindah tangankan (dijual), tidak boleh merusak ekosistem seperti membakar lahan dan lainnya pada wilayah yang sudah ditentukan," ujar Kapolres AKBP Eko Wimpiyanto, SIK.

    Kapolres Eko juga menegaskan kepada Kepala Desa agar dapat mengatur masalah Hutan Desa diwilayahnya masing-masing dengan baik dengan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi diluar kepentingan masyarakat. 

    "Kawasan Perhutanan Sosial ini tidak untuk menjadi kepentingan pribadi atau kelompok karena diberi tanggungjawab oleh negara untuk mensejahterakan masyarakat," tegasnya lagi.

    Hal itu itu diperkuat juga oleh pernyataan Kasi KPH Dinas LHK Provinsi Riau yang menegaskan kayu yang boleh ditebang hanya kayu budidaya tapi tidak kayu yang tumbuh secara alami yang nantinya menjadi sumber kayu untuk masa depan Meranti.

    "Kayu yang boleh ditebang hanya kayu budidaya tidak kayu yang tumbuh alami karena ini akan menjadi sumber kayu masa depan Meranti," ujar Budi.

    Dari keterangan Para Kades dan Ketua LPHD Perhutanan Sosial diwilayah Tening Tinggi Timur, tidak maksimalnya pengelolaan lahan Eks PT LUM tersebut dikarenakan beberapa hal yakni masalah minimnya pembinaan dari instansi terkait (Dinas LHK Provinsi), dan keterbatasan modal untuk mengelola kebun.

    Sementara untuk wilayah LPHD Sungai Tohor berhasil dikelola karena jauh sebelum lahan tersebut diberikan hak pengelolaan kepada PT. LUM dan SK Mentri LHK keluar kawasan itu  memang sudah menjadi kebun rakyat yang menghasilkan.

    "Jauh sebelum SK Menteri terbit 90 persen wilayah LPHD ini sudah lama dijadikan perkebunan Sagu masyarakat, dan menjadi sumber ekonomi penggantung hidup. Dan kami juga bekerjasama dengan WALHI dalam upaya pemulihan Gambut dengan penanaman hutan seluas 13 Ha," ujar Ketua LPHD Sungai Tohor Zamhur yang diberi tanggungjawab mengelola LPHD seluas 2940 Ha.

    Zamhur juga menyarankan agar pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial ini dapat maksimal dibutuhkan pembinaan SDM dari Dinas terkait misal tentang bagaimana mengolah lahan yang baik, tanaman apa yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan yang tak kalah penting bantuan dana stimulus.

    "Sejauh ini oendampingan dari Dinas terkait sangat minim sekali," aku Zamhur lagi.

    Dari pengakuan Kades Lukun Lukman, kepada Kapokres lebih miris lagi karena banyak kayu hutan di LPHD Desa Lukun dijadikan praktek Ilegal Loging (Perambahan Hutan) oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab iapun berharap kepada pihak berwajib dapat menindaknya demi kelangsungan ekosistem hutan.

    Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Dr. Kamsol, mengaku Pemerintah Daerah sangat memperhatikan masalah ini, dan akan berupaya mendorong pemanfaatan Perhutanan Sosial tersebut salah satunya melalui Dinas terkait dengan membantu bibit berbagai tanaman yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi sesuai kondisi lahan.

    "Kita dari Pemda akan coba membantu bibit tanaman yang memiliki nilai ekonomi," ucap Sekda.

    Selain itu akan mencoba memfasilitasi penjualan hasil produksi kebun masyarakat sehingga tidak dimanfaatkan oleh para tengkulak yang mencari kesempatan ditengah kesempitan.

    Hal tersebut juga mendapat respon positif dari Ketua TMGR dan Anggota Jaringan Masyarakat Gambut Indonesia Kep. Meranti Cik Manan. Dirinya akan mencoba bersinergi dengan para pengelola kebun Sagu dikawasan LPHD untuk mengolah hasil produksi Sagu dengan memanfaatkan Centra Industri Sagu Sungai Tohor. Centra Sagu Sungai Tohor mampu mengolah bahan baku Sagu menjadi berbagai jenis produk turunan mulai dari Tepung Sagu Kering, Mie Sagu, Gula Sagu, Beras Sagu dan lainnya.

    Untuk memukuskan rencana ini, Sekda Meranti Dr. H. Kamsol juga mengintruksikan kepada Kabag Ekonomi Sekdakab. Meranti untuk membuat SK Tim terpadu yang didalamnya ada unsur kepolisan dan komponen terkait lainnya yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dilapangan. (zuin)



     
    Berita Lainnya :
  • Pemkab Meranti Bersama Polres, Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Desa Diwilayah Tebing Tinggi Timur
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Kejari Pelalawan, Terima Penyerahan Tersangka Anak dari Penyidik Polres Pelalawan
    02 Air Bersih Pamsimas Masih Di Gunakan Mencuci dan Mandi
    03 Wabup H. Asmar Buka dan Ikuti Musrenbang Kecamatan Rangsang, Himpun Aspirasi Warga Gesa Pembangunan Mulai Dari Kecamatan dan Desa
    04 Sambil Menunggu Kesiapan Diskes, DPRD Rohil Siap Divaksinasi
    05 Gubri Syamsuar Ingatkan Jangan Sampai Terkena ISPA dan Corona
    06 Diduga PT.Arara Abadi Tumbang Kepung Sialang, LAMR Pelalawan Lakukan Kosolidasi Internal
    07 Tragedi Tewasnya Pelajar SMPN Di Pangkalan Kerinci (Bagian.V)
    08 TNI AD Laksanakan Vaksinasi Serentak
    09 Wabup H. Asmar Buka dan Ikuti Musrenbang Kecamatan Pulau Merbau, Serap Aspirasi Sejahterakan Masyarakat
    10 Tren Kesembuhan Pasien Covid-19 Rohil Tinggi
    11 Berawal dari Jual-Beli, Hingga Berakhir Sengketa Lahan Koperasi
    12 Bupati Alfedri Terima Kunjungan Anggota Komisi II DPR RI Andi Rachman
    13 Polres Siak Sosialisasikan Bahaya Penyalah Gunaan Narkoba Di Perawang
    14 32 Honorer Terima SK P3K dari Bupati Siak
    15 Sekda Arfan Usman Ikuti HUT Damkar ke 102 tahun, Tingkat Nasional
    16 Wabup H. Asmar Sidak Kondisi Ruang dan Kinerja Pegawai Dilingkungan Sekretariat, Ingatkan Jaga Disiplin dan Jauhi Narkoba
    17 Bupati dan Wakil Bupati Meranti H.M Adil-H. Asmar Sampaikan Visi dan Misi Serta 7 Program Strategis kepada DPRD
    18 Pembina Apel Senin Pagi, Bupati H.M Adil Ingatkan ASN Laksanakan Tupoksi Dengan Baik dan Melayani Dengan Ihklas
    19 Karena Zona Hijau, Bupati H.Adil Akan Koordinasi Dengan Kapolres dan Kajari Tentang Sekolah Tatap Muka
    20 Tragedi Tewasnya Pelajar SMPN Di Pangkalan Kerinci (Bagian.IV)
    21 DLH Meranti Terus Terapkan Jadwal 4 Pembuangan Sampah
    22 Buka Musrenbang Tualang, Bupati Alfedri Minta Peruntukan Dana Desa Percepat Pemulihan Ekonomi
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © DELIK RIAU - SITUS BERITA INVESTIGASI