“Kita berharap seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Kepulauan Meranti ketika menggunakan Dana Desa harus benar-benar tepat sasaran," tegas Auzir Sanip kepada awak media, Minggu (29/09/2019).

Menurut Auzir, penggunaan Dana Desa dalam skala waktu lima tahun terakhir banyak terjadi dugaan penyalahgunaan anggaran yang tidak terpublikasi, hal ini didasari dari minimnya pengawasan dalam realisasi anggaran.

 

“Sejauh pemantauan kami dalam lima tahun terakhir ini sangat banyak terjadi dugaan tindak pidana korupsi namun seringkali tidak terpublikasi, karena minimnya pengawasan," ujar Wakil Ketua BPKP.

 

Selain itu, Auzir sangat mengapresiasi Kepala Desa yang telah bijak dalam pengelolaan anggaran, yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dalam membangun Desa.

 

“Kami sangat bangga kepada Kepala Desa yang amanah dalam pengelolaan anggaran, lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi,

Dana Desa bukan milik pribadi Kepala Desa," tegas Auzir.

 

Selanjutnya Auzir menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat bersinergi untuk mengawasi Dana Desa (DD , ADD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, karena masyarakat merupakan ujung tombak pengawasan Dana Desa.

 

“Kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi anggaran yang sesuai Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa," tutup Wakil Ketua BPKP Kep.Meranti.(M. Khosir)