Turut serta bersama rombongan, Kepala Dinas PMD Drs. Ikhwani, Kabag Perbatasan Widodo, Camat Merbau Wan Fahriarmi, Camat Rangsa Pesisir Atan Ibrahim, Kabag Hukum Sekdakab. Meranti Sudandri SH MH, Kabid Pemerintahan Desa Darwis SIp. M.Si, dan Para Kepala Desa terkait.

Seperti disampaikan Kabid Desa PMD Meranti Darwis kepada Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Kedatangan Bupati Irwan dan rombongan disambut langsung oleh Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Basilio Dias Araujo. Mewakili Menko Kemaritiman dan Para Deputi yang sedang melakukan Kunjungan Kerja ke Kupang dan Bali. 

Dalam pertemuan itu Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si memaparkan kondisi geografis Meranti yang terletak diwilayah Perbatasan dan masuk kawasan Strategis Nasional. Hal itu berhubungan dengan pemekaran desa yang sedang diusulkan oleh Pemkab. Meranti ke Kementrian Dalam Negeri RI.

Dimana sesuai dengan peraturan Pasal 13 UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 8 Ayat I Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tantang Penataan Desa. Desebutkan daerah yang berada di pulau terluar Indonesia atau berada didaerah perbatasan dan kawasan strategis Nasional Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pemekaran Desa tanpa harus memenuhi syarat Jumlah Penduduk, Akses Transportasi Antar Wilayah, Sosial Budaya, SDM dan SDA, Batas Wilayah, Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, serta Dana Operasional Desa. Dapat diabaikan.

Seperti diketahui, untuk Pemekaran 2 Desa yang diusulkan oleh Oemkab. Meranti yakni Desa Bina Seian Kec. Rangsang Pesisir dan Desa Bumi Asri Kecamatan Merbau masih terbentur pada jumlah penduduk minimal 4000 Jiwa atau 800 KK.

Jadi dengan mengedepankan alasan kondisi geografis Meranti yang terletak diwilayah Perbatasan dan masuk kawasan Strategis Nasional. Bupati Irwan berharap Kemenko Maritim dapat memfasilitasi pemekaran Desa Bumi Asri dan Bina Sempian tersebut. Caranya seperti dijelaskan oleh Kabid Desa Dinas PMD Meranti, dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar pengajuan pemekaran desa ke Kementrian Dalam Negeri RI.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si dan Dinas serta Bagian terkait, diakui Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Basilio Dias Araujo, pihaknya mendukung penuh langkah Pemkab Kep. Meranti dalam rangka meningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kawasan Strategi Nasional. 

Diakui Basilio Dias Araujo pihaknya akan mengambil langkah konkret untuk memanggil Kementerian terkait, dalam hal ini Kemendagri, Kemendes PDT, Kementerian Kelautan dan BNPP RI untuk Rapat Koordinasi percepatan Pemekaran Desa di Kab. Kep. Meranti.

Rapat Koordinasi pertama akan dilaksanakan di Kemenko Kemaritiman dan Rapat Koordinasi kedua direncanakan akan dilaksanakan langsung di Selatpanjang sekaligus mengecek kondisi dua desa tersebut.

Lebih jauh dikatakan Darwis, Kemenko Kemaritiman juga akan berupaya untuk menginisiasi Pemekaran Desa di Kepulauan Meranti dengan kementrian terkait, salah satunya dengan mengangkat isu Kawasan Strategi Nasional dan masalah Abrasi di Wilayah Perbatasan Negara.

Sekedar informasi, dalam rangka percepatan pemekaran Desa Bina Sempian dan Bumi Asri, Bupati Kepulauan Meranti dan rombongan menurut rencana juga akan meminta rekomendasi dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI.

"Besok besok Bupati Kepulauan Meranti bersama Tim Terpadu Percepatan Pemekaran Desa akan melanjutkan Koordinasi ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI yang akan diterima langsung oleh Sekjen BNPP RI Bapak Suhajar Diantoro," jelas Kabid Desa PMD Meranti Darwis.

Dengan melakukan Kunjungan Kerja ini Pemkab. Meranti berharap pemekaran dua desa yang telah direncanakan tersebut dapat terealisasi sesegera mungkin. (Hums/khosir).