TELUK KUANTAN, DELIKRIAU - Wakil Bupati (Wabup) Kuantan Singingi, Halim kembali meninjau standar pelayanan publik di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi, Selasa (24/4) lalu.

Dari delapan OPD yang akan dinilai oleh ombudsman terkait standar pelayanan publiknya, ada tiga OPD yang ditinjau ulang oleh Wabup Halim, yaitu RSUD, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan.

Ketiga OPD ini sengaja ditinjau ulang oleh Wabup karena sewaktu peninjauan sebelumnya baik oleh bupati Mursini maupun oleh dirinya, standar pelayanan publiknya masih diluar zona hijau.

"Alhamdulillah sewaktu peninjauan tadi hasilnya sudah mulai baik. Saya berharap dapat lebih ditingkatkan," ujar wabup mengingatkan dilansir mediacenter.riau.go.id.

Wabup Halim mengatakan, memang ada item penilaian pada dinas Perhubungan yang belum terpenuhi, yaitu masalah izin trayek. Hanya saja kata wabup,  Dishub memberi alasan hal itu disebabkan karena tidak ada lagi sekarang orang mengurus izin trayek tersebut.

"Kendati demikian jika memang item penilaian standar pelayanan publik yang ada pada Dinas Perhubungan tersebut ada memasukkan poin izin trayek ya mestinya harus dipenuhi," papar wabup.

Sementara itu, Kabag Ortal Yunita Tresia menambahkan semestinya apa saja yang menjadi item penilaian standar pelayanan publik yang sudah ditetapkan di delapan OPD tersebut seharusnya dipenuhi. Sebab, nilai yang diberikan penilaian kepada kabupaten itu adalah kolektif.

"Dari delapan OPD ini, kendati nantinya 7 OPD nilainya baik atau berada di zona hijau namun ada 1 OPD nilainya berada di zona kuning apa lagi merah, maka kita sudah gagal dalam mendapatkan standar pelayanan publik yang baik. Karena itu kita mengharapkan kesungguhan seluruh OPD untuk memenuhi standar pelayanan publik yang menjadi penilaian," tambah Yunita.

Ikut mendampingi Wabup sewaktu melakukan peninjauan, Asisten III Setda, Agus Mandar, Kabag Humas dan Protokoler, Muradi, dan Kabag Ortal Yunita Tresia.(drc/int)