Rakornas yang diselenggarakan Kemendagri RI merupakan refleksi sembilan tahun penerapan UU No. 6 Tahun 2014 dalam penguatan pemerintahan desa, dibuka resmi Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto PP serta diikuti Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

Dalam sambutannya, Eko Prasetyanto menerangkan, sebanyak 75.265 desa dan 8.497 kelurahan perlu pengaturan komprehensif disertai program inovasi.

"Sebanyak 75.265 desa dan 8.497 kelurahan perlu sentuhan dan kebijakan komprehensif. Saya berharap para peserta Rakornas bisa mengoptimalkan UU No. 6 Tahun 2014 lebih baik lagi guna memajukan, memandirikan dan mensejahterakan desa melalui sinergitas pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat," jelas Eko.

Sementara itu, Sekretaris Daerah H. Bustami HY mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berkomitmen guna meningkatkan pemahaman dan sinergitas Pemda dan Pemdes terhadap UU No. 6 Tahun 2014.

Bahkan lanjutnya, Pemkab Bengkalis telah mengeluarkan salah satu kebijakan guna meningkatkan pembangunan desa yakni program unggulan Desa Bermasa, melalui bantuan keuangan 1 milyar 1 desa/kelurahan.

"Kebijakan ini merupakan salah satu upaya Pemkab Bengkalis guna meningkatkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan desa, bahkan telah diatur melalui Perbup Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Program Desa Bermasa," ucapnya.

Turut hadir mendampingi Sekda, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Johansyah Syafri, Inspektur Pembantu IV Febriman Durya, Sekretaris Dinas PMD Syahrizal dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Mohd. Amru Herawza. (Andhika)