Sabtu, 18 Mei 2024
Follow Us ON :
 
 
 
| Siak Terima Bantuan 1 Mobil Perpustakaan Keliling, Hut Ke 44 PERPURNAS | | Siak Expoversary Dan Pemkab Siak Taja Temu Bisnis 2024,Gaet Investor Asing | | Akses Vital Rusak, Ketua PWMOI Minta Pemkab Pelalawan Jangan Abaikan Keluhan Warga | | Gubernur Riau SF Hariyanto Menunjuk Roni Rakhmat sebagai Plt Kepala Disdik Riau | | Epy Kusnandar Aktor Preman Pensiun Ditangkap Kasus Narkotika | | Tersangka Korupsi Dana Penanggulangan Bencana Rp1.1 M, Kepala BPBD Siak Langsung Ditahan
 
Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis dan Satpol PP Kunjungi Satpol PP Kota Batam
Kamis, 14-04-2022 - 21:21:45 WIB

TERKAIT:
   
 

BATAM, DELIK RIAU - Humas DPRD- Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis dan Satpol PP Kabupaten Bengkalis berkunjung ke Satpol PP kota Batam untuk mendapatkan informasi dan saling bertukar pikiran terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di kota Batam, Rabu (13/04/2022).

Ketua Komisi I Febriza Luwu menjelaskan bahwa dikabupaten Bengkalis pada saat ini kondisi Pedagang Kaki lima (PKL) sulit di tertibkan sangat berbeda dengan pedagang kaki lima di  kota Batam yang tertib terhadap aturan yang berlaku Hal inilah yang menjadi acuan tujuan kunjungan ini.

"Saya berharap dalam waktu yang dekat serta kerjasama dan usaha yang kuat kita bisa menyelesaikan permasalahan ini untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kabupaten Bengkalis dan juga kepada Satpol PP untuk terus turun kelapangan memantau pedagang kaki lima supaya tidak semakin banyak yang berjualan di pinggir jalan yang bukan tempatnya untuk berdagang karena hal itu sangat menganggu pemandangan jalan sehingga jalan raya pun menjadi teeganggu disebabkan berjualan bukan ditempat yang seharusnya untuk berdagang," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Satpol PP kota batam Imam T menjelaskan bahwa ada beberapa titik PKL yang juga sulit di tertibkan akan tetapi hal ini menjadi tindak sulit dikarenakan ketegasan dan konsen kepala daerah serta dukungan dari beberapa sektor seperti TNI, Polri yang mau di ajak berkolaborasi. 

"Perlunya Komunikasi yang baik antara Satpol PP dan PKL hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya adu fisik dan tentunya Dukungan dari Komisi I  merupakan Hal yang Penting," tegasnya.

Disamping itu juga, Sekretaris Komisi I Nanang Hariyanto mejelaskan di Kabupaten Bengkalis terdiri dari pesisir dan daratan dengan jumlah penduduk yang banyak ada di daratan, selain itu Satpol PP yang ada dikecamatan sifatnya ekovesio yang mana tidak dapat melalukan penindakan karna penindakan hanya boleh dikeluarkan oleh Mako satpol pp, dimana mako sendiri terletak di pesisir yang jarak tempuhnya jauh. 

Anggota Komisi I Sanusi  juga mempertanyakan terkait penertiban rumah-rumah liar di zona hijau liat dan tanah konsensi yang banyak diminati untuk membangun bangunan liar

Selanjutnya, H. Arianto menambahkan untuk mendapatkan informasi dan menambah wawasan terhadap ketertiban pedagang kaki lima satpol pp bengkalis perlu mengundang satpol pp batam ke Bengkalis untuk melakukan sharing dengan pengalaman dan penertiban yang berbeda dimana satpol pp batam ada pengalaman menertibkan tanpa harus ada bentrok dengan PKL.

"Saya berharap dengan adanya pertemuan ini bisa kita terapkan di kabupaten bengkalis untuk lebih tegas lagi terhadap PKL yang belum mentaati peraturan serta memberikan arahan dan penjelasan kepada PKL supaya lebih paham dan mentaati aturan yang ada. Dalam hal ini mari lah kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini supaya masyarakat lebih paham kenapa ketertiban itu dilakukan demi menjaga kebersihan dan kenyamanan Negeri junjungan yang kita cintai ini," jelasnya.

Selanjutnya, Syamsul selaku Satpol PP Kabupaten Bengkalis menyampaikan bahwa ada beberapa kendala dalam penertiban pedagang kaki lima diantaranya kurangnya anggota satpol PP dalam penertiban dan Pencegahan bertambahnya PKL.

Setelah apa yang disampaikan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis Satpol PP kota Batam Imam. T menanggapi bahwa dibatam sendiri terdapat tim BKO 12 kecamatan di kota batam. Tim ini terdiri dari Polri dan PP dimana BKO ini berfungsi untuk pemantauan dan monitor agar PKL tidak menjamur atau bertambah. Jika BKO mau melakukan tindakan maka BKO harus mengirim surat ke Mako atau ke walikota.

Selain itu terkait rumah-rumah di zona hutan liar tidak ada ganti rugi kalau untuk keperluan pemerintah dan untuk tanah konsensi di batam menyediakan tanah kapling yang bisa digunakan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Mustar J Ambarita dan H. Siantar selaku anggota Komisi I yang turut menyampaikan beberapa permasalahan terkait TKL di Kabupaten Bengkalis. (Galeri/ Andhika).












 
Berita Lainnya :
  • Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis dan Satpol PP Kunjungi Satpol PP Kota Batam
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Siak Terima Bantuan 1 Mobil Perpustakaan Keliling, Hut Ke 44 PERPURNAS
    02 Siak Expoversary Dan Pemkab Siak Taja Temu Bisnis 2024,Gaet Investor Asing
    03 Akses Vital Rusak, Ketua PWMOI Minta Pemkab Pelalawan Jangan Abaikan Keluhan Warga
    04 Gubernur Riau SF Hariyanto Menunjuk Roni Rakhmat sebagai Plt Kepala Disdik Riau
    05 Epy Kusnandar Aktor Preman Pensiun Ditangkap Kasus Narkotika
    06 Tersangka Korupsi Dana Penanggulangan Bencana Rp1.1 M, Kepala BPBD Siak Langsung Ditahan
    07 Wabup Husni Berikan Apresiasi Kepada Atlit, POPDA Kabupaten Siak Tahun 2024 Di Tutup
    08 Kompak Salurkan Dana Melalui Infaq Masjid Habiburrahman Kampung Benayah, Peduli Bencana Di Sumbar
    09 Keracunan Makanan 1 Santri Tewas Dari 14 Orang Di Rohil
    10 Ingatkan Perkuat Mitigasi Bencana, Mentri Pertahanan Prabowo Subianto Kunjungi Korban Banjir bandang Sumbar
    11 9 Personel Polda Sumsel Tertibkan Kendaraan ODOL Oleh Kapolda Irjen A Rachmad Wibowo
    12 MTQ ke 15 Resmi Dibuka Wabup Huzni Merza, Semoga Masyarakat Kecamatan Mempura Dapat Memaknai Isi Dan Cinta Alquran
    13 Siak Pastikan Kebutuhan Pokok Aman, Akibat Banjir Bandang Dan Longsor Melanda Sumbar
    14 Penyalahgunaan Narkotika, Satu Orang Pria Diamankan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Siak
    15 Wabup Siak Hadiri Wisuda Ponpes Amanah Tarbiyah Islamiyah, Husni Berharap Wisudawan/Wisudawati Lanjutkan Ke Sekolah Agama
    16 Sejumlah Pemerintah Daerah Larang Sekolah Gelar Study Tour
    17 Pemkab Siak Mendapatkan Rekor MURI Sebagai Lift Pertama Di Indonesia, Lift Outdoor Jembatan TASL
    18 FPK Riau Kembali Melakukan Kunjungan Kerja Ke Kesbangpol Dan FPK-LMMMD Kota Dumai
    19 Belajar Kekota Tahu, Bupati Alfedri Bawa Sekdes Untuk Tingkatkan Kapasitas Aparatur Kampung
    20 Diduga Adanya Penyimpangan Penggunaan Anggaran Oleh Kadisdik Riau, Kejati Riau Tetapkan Tengku Fauzan Sebagai Tersangka
    21 Sekolah Harus Izin Kepala Dinas Yang Ingin Gelar 'Study Tour'
    22 122 Sekretaris Desa (Sekdes) Studi Tour di Kabupaten Sumedang Jawa Barat Bersama Bupati Alfedri, Tingkatkan Kapasitas Aparatur Kampung
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © DELIK RIAU - SITUS BERITA INVESTIGASI