Minggu, 22 Mei 2022
Follow Us ON :
 
 
 
| Irjen Iqbal Lakukan Panen Perdana Tanaman Hortikultura di Lahan Polda Riau | | Polda Riau Terima Hibah Tanah 20 Ha Dari Pemkab Kampar | | Bupati Bengkalis Terima Kunker Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Kecamatan Bukit Batu | | Bupati Kasmarni Berharap Kolaborasi Pemerintah dan BPJS Kesehatan Perlu di Tingkatkan | | Pemkab Bengkalis Kembali Terima Opini WTP ke- 9 dari BPK-RI Perwakilan Riau | | Ditemukan Tidak Bernyawa, Dua Siswa Tenggelam Di Sungai Siak Riau
 
Wakil Ketua DPD KNPI Bengkalis Bidang Lingkungan Hidup Dukung Penuh Pemkab Cabut Izin PT SIPP
Senin, 17-01-2022 - 23:56:41 WIB
Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPD KNPI Kabupaten Bengkalis, Faisal Bahri.
TERKAIT:
 
  • Wakil Ketua DPD KNPI Bengkalis Bidang Lingkungan Hidup Dukung Penuh Pemkab Cabut Izin PT SIPP
  •  

    BENGKALIS, DELIK RIAU -  Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Bengkalis Iwan Saputra melalui Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup Faisal Bahri, menyampaikan dukungan penuh dan apresiasi atas tindakan tegas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis dalam mencabut Izin Operasional dan Izin Lingkungan terhadap PT SIPP di Kecamatan Mandau.

    Hal itu disampaikan Faisal Bahri, S.Pd, Senin (17/1/2022) kepada sejumlah media, dia menyebutkan langkah yang ditempuh Pemkab Bengkalis sudah tepat dan benar.

    "DPD KNPI Bengkalis mendukung penuh tindakan Pemkab yang secara tegas mencabut izin operasional PT. SIPP, karena sudah terlalu banyak masalah dan tak mau mengikuti aturan. Selain itu, dari data yang kita peroleh banyak masyarakat setempat yang menjadi korban limbah perusahaan tersebut, karena tidak terkelola dengan baik," kata Faisal mantan Ketua Pengurus Kecamatan (PK) KNPI Kecamatan Bengkalis ini.

    "Akibat limbah PT SIPP selama ini, sungai menjadi tercemar, nelayan setempat tak bisa memanfaatkan sungai untuk mandi dan mencari ikan untuk menafkahi keluarga," tambah Faisal.

    Selain mendukung dan mengapresiasi langkah Pemkab Bengkalis kata Faisal, DPD KNPI dibawah kepemimpinan Iwan Saputra siap pasang badan untuk mengawal keputusan pencabutan izin PT SIPP tersebut.

    "DPD KNPI Bengkalis dibawah kepemimpinan Bung Iwan Sakai siap mengawal keputusan Pemkab Bengkalis bersama penegak hukum, agar PT SIPP tidak main - main dengan pencabutan izin operasional yang telah ditetapkan Bupati Bengkalis tersebut," tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya bahwa pencabutan Izin usaha dan Lingkungan PKS PT SIPP tersebut efektif per tanggal 13 Januari 2022 lalu. Pencabutan izin terkait dengan pelanggaran perusahaan dalam pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit yang mencemari lingkungan dan kebun warga awal tahun 2021 lalu.

    Kuasa Hukum salah satu warga yang terkena pencemaran dari PKS PT SIPP, Dr (Cd) Marnalom Hutahaean SH, MH saat ditemui menyebutkan kami sangat mengapresiasi sikap tegas, keras dan jelas dari Pemkab Bengkalis khususnya Bupati Bengkalis Ibu Kasmarni dengan langkah pencabutan izin dari PKS teraebut dan tentu memperkuat bahwa dugaan pencemaran lingkungan itu benar adanya.

    "Langkah pencabutan izin perusahaan bukanlah akhir dari tindakan keras, Pemkab masih memiliki tugas kewenangan untuk mengawal tindak lanjut pencabutan tersebut. Apalagi, jika ternyata perusahaan diduga masih menjalankan kegiatan operasional," kata Dr (Cd) Marnalom Hutahaean SH, MH Minggu (16/2/2022) kepada wartawan.

    Ditambahkannya, Pemkab Bengkalis diharapkan juga bisa memastikan sanksi pencabutan izin itu berjalan efektif dan dipatuhi di lapangan. Tidak sekadar surat keputusan di atas kertas.

    "Kita juga meminta agar aparat penegak hukum ikut mengawal keputusan Pemkab Bengkalis dan mengambil tindakan hukum jika pasca pencabutan izin usaha, perusahaan tetap melakukan operasional pabrik," terangnya.

    Kita juga menginginkan, diutarakan Marnalom, Agar negara lewat tangan-tangan kekuasaannya tidak lagi kalah dalam menghadapi korporasi yang melakukan pelanggaran. Apalagi, dari dua sanksi Pemkab Bengkalis sebelumnya, diduga perusahaan juga tidak mematuhinya.

    "Kita juga mengingatkan bahwa pencabutan izin usaha tidak menghentikan upaya hukum yang masih terus berlangsung, terutama menyangkut tentang dugaan pidana pencemaran lingkungan dan juga dugaan pidana pelanggaran sanksi administrasi lingkungan," ujarnya.

    Dalam Undang-undang Lingkungan Hidup pasal 114 disebutkan, perusahaan yang tidak tunduk dan patuh pada paksaan pemerintah bisa diancam hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar.

    "Kami meminta kepada Yang Terhormat Bapak Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal untuk memberikan atensi dalam laporan yang kami sampaikan tahun lalu. Mengingat, dampak pencemaran lingkungan ini telah menyusahkan kehidupan ekonomi klien kami serta efek lingkungan jangka panjang," tegasnya. (Andhika)



     
    Berita Lainnya :
  • Wakil Ketua DPD KNPI Bengkalis Bidang Lingkungan Hidup Dukung Penuh Pemkab Cabut Izin PT SIPP
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Irjen Iqbal Lakukan Panen Perdana Tanaman Hortikultura di Lahan Polda Riau
    02 Polda Riau Terima Hibah Tanah 20 Ha Dari Pemkab Kampar
    03 Ditemukan Tidak Bernyawa, Dua Siswa Tenggelam Di Sungai Siak Riau
    04 Pemkab Bengkalis Kembali Terima Opini WTP ke- 9 dari BPK-RI Perwakilan Riau
    05 Bupati Kasmarni Berharap Kolaborasi Pemerintah dan BPJS Kesehatan Perlu di Tingkatkan
    06 Bupati Bengkalis Terima Kunker Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Kecamatan Bukit Batu
    07 Sampai Saat ini, Dua Siswa Tenggelam Di Sungai Jantan Siak Belum Ditemukan
    08 Bupati Kasmarni Hadiri Forum Konsultasi Publik
    09 Bupati Kasmarni Berikan Penghargaan kepada Tokoh Inspiratif Pendidikan
    10 Jadi Pembicara Pada Forum Presidensi G20, Bupati Alfedri Paparkan Investasi Hijau
    11 Rapat Evaluasi Fisik dan Keuangan, Bupati Kasmarni Minta PD Inventarisir Segala Kendala
    12 15 Capim Baznas Kabupaten Bengkalis Lulus Tes Kompetensi
    13 Bupati Bengkalis Sampaikan Pembekalan kepada 132 Jamaah Calon Haji
    14 Bupati Kasmarni Resmi Launching Aplikasi BKK Khusus 1 Miliar 1 Desa
    15 Buka MTQ tingkat Kampung Perawang Barat, Ini Harapan Wabup Husni
    16 Kearsipan Nasional Beri penghargaan kepada Bupati Siak Alfedri
    17 BPK Riau Serahkan WTP ke 11 Kepada Pemkab Siak, Begini Dampak Positifnya Untuk Birokrasi Daerah
    18 Penyerahan LKPD, Pemkab Rohil Kembali Raih Opini WTP Dari BPK RI
    19 Bupati Kasmarni Resmi Buka Uji Kompetensi Capim Baznas Periode 2022- 2027
    20 Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Siak Menyambut Baik Kedatangan Peserta Studi Wisata SD Islam Al Azhar 54 Pekanbaru
    21 Ketua FPB: Harus Punya Niat Ibadah dan Bermanfaat Bagi Masyarakat Palembang
    22 Halal bihalal di Istana Kesultanan Palembang Darussalam tetap dilestarikan
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © DELIK RIAU - SITUS BERITA INVESTIGASI