"Keputusan PTUN Pekanbaru Nomor: 12/G/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap Inkracht van gewijsde. Dan Alhamdulillah, gugatan kami sudah dikabulkan PTUN Medan dengan beberapa pokok perkara, dan  kepengurusan surat yang dikeluarkan  Kadiskop Bengkalis yang dipimpin Ismail  cacat hukum," kata Suwitno Pranolo yang akrab disapa Ewok kepada Wartawan, Jum'at (19/02/2021).

Menurut Ewok, mejelis hakim juga telah menyatakan pembatalan terhadap surat Dinas koperasi nomor : 518/DISKOP-UKM/2020/18, yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM RI cq. Deputi Kelembagaan.

"Keputusan PTUN melalui penetapan Nomor 12/PEN/PTS.BHT/2020/PTUN.PBR, tanggal 11 Februari 2021 yang isinya telah mengabulkan gugatan kita," tutur Ewok.

Selain itu, Ewok menjelaskan bahwa Majelis hakim juga memerintahkan tergugat untuk mencabut surat kepala dinas koperasi UKM Kabupaten Bengkalis Nomor : 518/DISKOP-UKM/2020/18 .

Sementara itu, menanggapi hal tersebut Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Bukit Batu Rusdi Ispandi meminta agar hak masyarakat di realisasikan secepatnya.

"Kita tidak berpihak kedua belah pihak, siapapun yang menang tolong realisasikan hak masyarakat yang sekian tahun belum trealisasikan. Kita juga prihatin kepada masyarakat yang sudah lama menunggu haknya," ungkap Rusdi Ispandi yang tak asing lagi dipanggil Isdekam.

Terakhir, Isdekam menyampaikan bahwa pihak LAMR Bukit Batu mendukung kubu Suwitno Pranolo yang menjadi kepengurusan koperasi BBDM.

"Kita mendukung sesuai keputusan PTUN yang menyatakan kubu Suwitno Pranolo yang isinya dikabulkan gugutannya melalui penetapan Nomor 12/PEN/PTS.BHT/2020/PTUN.PBR, tanggal 11 Februari 2021," tuturnya. (Andhika)