BENGKALIS, DELIKRIAU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Komisi I dan Komisi III kembali mengundang Perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten Bengkalis, untuk membahas terkait program Corporate Social Responcibility (CSR) dan Karhutla.
Pertemuan tersebut, turut dihadiri Langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Khairul Umam, Selasa (10/03/2020).
Ketua Komisi I Zuhandi mengatakan bahwa, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2020. Sebagian perusahaan yang telah diundang saat itu setuju membantu pemerintah daerah melalui program CSR nya, khusus untuk bantuan penanganan Karhutla.
"Kita berharap program CSR perusahaan dapat bekerja sama dengan forum CSR yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kedepannya kita akan membuat Musrenbang antara desa dan perusahaan di Kabupaten Bengkalis untuk menyatukan program-program CSR perusahaan dan pemerintah daerah supaya berguna bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Dengan dana CSR dari perusahaan memungkinkan untuk membantu dalam pembangunan infrastruktur daerah," kata Zuhandi.
Sementara itu, Ketua DPRD H. Khairul Umam menyampaikan bahwa bencana kabut asap akibat Karhutla adalah permasalahan serius, oleh sebab itu DPRD ingin merangkul semua stakeholder untuk melakukan pencegahan, karena menurut BMKG Kabupaten Bengkalis akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari tahun kemarin.
"Dari pihak Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis juga tentunya akan menerima dampak dari Karhutla tersebut, sehingga perlu kerjasama dengan pemerintah untuk melakukan penanganan. Oleh sebab itu DPRD mengajak kepada seluruh pihak termasuk perusahaan untuk dapat memenuhi peralatan yang dibutuhkan untuk mengatasi Karhutla ini," imbuhnya.
Ia juga mengapresiasi perusahaan - perusahaan yang ingin memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis.
Dikesempatan itu, ditambahkan pernyataan dari Ketua DPRD oleh Ketua Komisi III H. Adri bahwa CSR ini diharapkan tidak terbatas oleh sosial lingkungan saja, tetapi juga memperhatikan pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
"Kami paham bahwa sudah ada perusahaan yang telah melakukan CSR untuk masyarakat, namun tidak terdata dengan baik. Apabila program-program perusahaan tersebut didata dengan baik maka akan sangat membantu pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Bengkalis," ujarnya.
Selain itu, Surya Budiman Sekretaris Komisi III akan mendorong pemerintah daerah membangun program seperti yang ada di Batam.
"Dimana ada website TJSP yang berisi program-program dari pemerintah daerah dan perusahaan bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah program mana yang ingin dibantu oleh perusahaan," usulnya.
Lebih lanjut, anggota komisi I Al Azmi dan Nanang Haryanto mendorong pemerintah daerah melalui Bappeda untuk mengakomodir perusahaan agar bisa membantu Kabupaten Bengkalis khususnya Karhutla,
"DPRD memfasilitasi pertemuan ini untuk kebaikan bersama. Kepada perusahaan-perusahaan yang belum hadir akan dilakukan langkah pendekatan persuasif agar dapat tanggap terhadap permasalahan di Kabupaten Bengkalis ini," jelasnya.
"Marilah kita bersama-sama membangun Kabupaten Bengkalis, karena jika hanya dari APBD tidak akan cukup. Jika kita kerjakan bersama-sama maka masyarakat akan sangat terbantu”, tegas Wakil Ketua Komisi I H. Arianto.
Dan Perusahaan-perusahaan yang diundang saat itu setuju untuk membantu dan mendukung program-program pemerintah dengan memberikan bantuan peralatan penanganan Karhutla. Dan beberapa perusahaan mengakui juga telah memberikan bantuan peralatan untuk penanganan Karhutla ini kepada masyarakat. (Andhika)
