"Apalagi dana KONI Bengkalis yang awalnya dianggarkan Rp. 7 Milyar, pada APBD Perubahan tahun 2019 menjadi Rp. 12 Milyar, sementara anggaran kegiatan pemda di berbagai OPD mengalami pemangkasan. Oleh sebab itu kita minta Kejari Bengkalis untuk mengusut, apakah ada kong kalikong, penggunaan dan peruntukan yang tak sesuai dan lainnya," tegas Indra Febri kepada delikriau.com, Minggu (19/1/2020).

Desakan LSM Penjara tersebut untuk mendukung ungkapan yang dilontarkan oleh mantan pengurua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bengkalis sendiri yaitu Fachrurrozi alias Agam.

Agam mengungkapkan bahwa KONI Bengkalis terindikasi tidak menunaikan janjinya seperti yang di iming-imingkan sebelumnya oleh Ketua KONI Kabupaten Bengkalis Darma firdaus (ucok), sebagian besar Pengkab cabor dijanjikan akan membelanjakan dana tambahan di APBD-Perubahan tahun 2019 sebesar Rp 5 Miliar itu sebagiannya di peruntukkan salah satunya pembelian bantuan peralatan atlit, namun hingga kini janji yang telah di gemburkan selama ini tak kunjung terealisasi dan hal itu dirasakan betul bagi Pengkab cabor dibawahnya.

"Untuk saat ini bagi Pengkab cabor apa yang telah dijanjikan tentunya menjadi harapan, mengingat peralatan atlit merupakan bagian dari salah satu kebutuhan penunjang latihan sekaligus spirit bagi atlit, pada prinsipnya peralatan latihan olahraga itu sangat dibutuhkan, apalagi tujuan kegunaannya kan untuk target prestasi," sebut salah seorang mantan pengurus KONI Bengkalis M.Fachrorozi alias Agam.

"Saya sangat menyayangkan tidak terpenuhinya janji itu, dan lagi jika pos Anggaran belanja peralatan itu tidak ada, mestinya KONI tak perlulah pencitraan dengan cara humbar janji, yang akhirnya berbohong," sesalnya.

Masih menurut Agam perlu kiranya dipertanyakan kembali tentang dana tambahan KONI pada APBD-P Kabupaten Bengkalis tahun 2019 itu, menjadi dasar urgensinya apa serta keperluan pokoknya apa saja, sampai Ketua KONI Bengkalis itu berani menjanjikan, sementara selama ini penganggaran dana tersebut tidak pernah terpublis secara resmi hingga terjadinya penambahan pada tahun yang sama. 

"Untuk diketahui bersama Anggaran KONI itu bersifat belanja Hibah uang, dan kalaupun seandainya terjadi kebijakan penambahan, tentunya dengan rugulasi beserta urgensi kebutuhannya yang jelas," sebut Agam.

Diungkapnya bahwa dana Hibah itu bukan merupakan bagian dari belanja wajib pemerintah, secara ideal plotting anggarannya di dalam APBD dapat dianggarkan setelah belanja wajib pemerintah sudah terpenuhi terlebih dahulu baru kemudian belanja lainnya, dalam artian untuk pemahaman terpenuhinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan.

"Kaitannya dengan hal ini kita hanya ingin saluran penggagarannya jelas saja, apalagi sumber pemasukan KONI itukan dananya dari APBD, merupakan uang Negara atau uang Rakyat tentunya memiliki payung hukum yang mengikat," singgungnya.

Sementara itu ketua KONI Kabupaten Bengkalis Darma Firdaus Sitompul saat dikonfirmasi wartawan, telpon selulernya dalam keadaan tidak aktif. (Andhika)