Pra Peradilan Yang Diajukan Oleh Terdakwa Pungli Kasat Pol PP Siak, Kejaksaan Negeri Siak Berhasil Menang
Senin, 19-06-2023 - 19:08:44 WIB
SIAK, DELIK RIAU - Kejaksaan Negeri Siak, berhasil memenangkan Praperadilan atas gugatan yang diajukan oleh diduga terdakwa berinisial HD dengan kasus Pungutan Liar, Selasa (19/6/2023).
Kepala Kejaksaan Negeri Siak Tri Anggoro Mukti SH, MH, mengatakan, Terdakwa berinisial HD selaku pemohon dalam sidang Praperadilan mengajukan permohonan pada tanggal 5 Juni 2023 ke Pengadilan Negeri Siak terkait dengan Proses Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Siak terhadap Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar yang dilakukan oleh Oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak. Dalam Rangka Mengikuti Turnamen Sepakbola Antar Instansi Pada Tahun 2023.
"Pasal yang disangka terhadap Terdakwa berinisial HD telah melanggar Pasal 12 huruf e Undang β Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang β Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang β Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, yang dilakukan oleh termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAPβ01/ L.4.17/Fd.2/05/2023 Tanggal 25 Mei 2023 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," jelas Kejari Tri Anggoro Mukti SH, MH.
Lebih lanjut Tri Anggoro Mukti SH, MH menjelaskan bahwa Sidang praperadilan nomor PERKARA NOMOR : 3/PID.PRA/2023/PN SIAK, terkait gugatan HD yang telah digelar sejak tanggal 12 Juni 2023 s/d 19 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Siak ini kemudian dimenangkan oleh Kejaksaan Negeri Siak, dengan Hakim Tunggal ,RINA WAHYU YULIATI, S.H, pada sidang yang digelar tanggal 19 Juni 2023 tersebut memutuskan sebagai berikut:
1. Menolak seluruhnya Permohonan Gugatan Praperadilan Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara sebesar nihil.
"Putusan Praperadilan ini merupakan putusan yang bersifat Final dan tidak ada upaya hukum lain," tutupnya. (rls/fer)