Acara itu di buka Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di hadiri, Wakil Gubernur Riau Edy Natar, Pj. Bupati Kampar Kamsol, Ketua Komisi Informasi Pusat, Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Walikota/Bupati Se Provinsi Riau.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan keterbukaan informasi perlu adanya kolaborasi dari semua pihak terutama pemerintah, institusi publik, serta masyarakat. 

"Semua pihak memiliki hak serta peran penting dalam memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, baik itu mengenai anggaran negara dan anggaran daerah serta berbagai aspek kehidupan harus mudah diakses oleh masyarakat," kata Mahfud.

Mahfud menerangkan di zaman yang serba maju ini informasi publik tidak boleh ditutup-tutup karena informasi itu sendiri nantinya akan terbuka sendiri dari berbagai instrumen.

"Sekarang kita tidak bisa menutup-nutupi apalagi memain-mainkan informasi publik karena, ini kita sudah memasuki masa keterbukaan informasi publik. Kalau kita tidak terbuka, informasi itu akan terbuka sendiri nantinya dengan berbagai instrumen diluar sana ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini," sebutnya.

Wakil Bupati Siak Husni Merza menyampaikan di alam demokrasi saat ini, keterbukaan informasi yang perlu disadari bahwa informasi publik bagian dari hak asasi yang dilindungi konstitusi.

"Mari kita jadikan peringatan HAKIN ini untuk mendorong perubahan kearah positif dalam menata pemerintahan dan mari kita memperkuat kerangka hukum dan regulasi yang mendukung terkait keterbukaan informasi," singkatnya.

Dalam acara ini Wakil Bupati Siak Husni Merza hadir mewakili Bupati Siak dan ikut serta dalam penandatangan Fakta Integritas Keterbukaan Informasi Publik yang disaksikan langsung oleh Menkopolhukam RI, Ketua Komisi Keterbukaan Informasi Pusat dan Provinsi Riau serta Wakil Gubernur Riau. (infotorial)