SIAK, DELIK RIAU - Polemik mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat senilai Rp2,9 miliar masih hangat dibicarakan. Ternyata ada yang lebih fantastis dari itu, Bupati dan Wakil Bupati Siak juga dapat mobil dinas baru usai dilantik Juni 2021 lalu. Padahal kondisi perekonomian masyarakat tengah sulit akibat terdampak pandemi Covid-19.
Berdasarkan data dari laman resmi www.lpse.siakkab.go.id, pengadaan barang mobil dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Siak itu dianggarkan senilai Rp4,6 miliar lebih, menggunakan dana dari APBD murni tahun anggaran 2021.
Mobil Lama Layak Diganti
Kepala Bagian Umum (Kabag Umum) Setdakab Siak, Romy Lesmana mengatakan mobil dinas lama Bupati, Wabup serta unsur Muspida sudah tidak layak digunakan, karena itu Pemkab Siak membuat pengadaan barang tersebut untuk menunjang mobilitas para pimpinan daerah.
"Yang lama itu sudah sering-sering rusak, wajarlah sudah dipakai lebih dari 7 tahun. Biaya pemeliharaanya sudah gak cocok lagi (mahal) makanya lebih baik ganti baru. Karena mobil Muspida ini jalan terus kan, jadi kita harus safety juga perlu," ujar Romy membenarkan, Rabu (8/9/2021).
Lebih lanjut Romy menjelaskan, mobil dinas yang baru itu berjumlah 5 unit Toyota Fortuner warna hitam tipe terbaru tahun 2021. Pengadaan mobil dinas itu selesai pada Juni dan diserahkan usai pelantikan Bupati dan Wabup Siak dengan proses tender cepat. Pemenang tender yang tertera di LPSE yaitu PT Agung Automall, Jakarta.
"Itu sudah selesai tendernya, mobil itu untuk Pak Bupati dan Wabup, semua Muspida juga dapat tu Pak Kajari, Pak Dandim dan Kapolres," jelasnya.
Selain itu, Romy juga mengatakan Pemkab Siak juga membuat pengadaan mobil ambulance untuk masyarakat secara E-Katalog, namun ia lupa berapa unit dan rincian anggarannya.
Hal ini banyak menuai kritikan, masyarakat menilai pimpinan daerah tidak etis dalam mengambil keputusan, meskipun pengadaan mobil dinas merupakan hak kepala daerah. Semestinya keputusan itu betul-betul melihat asas manfaatnya, apalagi saat ini masih banyak fasilitas kesehatan yang perlu diperbaiki demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus upaya penanganan Covid-19.
"Sebenarnya kami tidak marah, kalau itu butuh ya kita dukung, agar pak Bupati dan pimpinan lainnya bisa bekerja dengan maksimal dan cepat tanggap dengan persoalan masyarakat. Cuma alangkah baiknya pemerintah saat ini fokus dalam penanganan Covid-19. Saat ini saja masih banyak fasilitas kesehatan yang belum mumpuni, harusnya dialokasikan dulu untuk hal-hal yang urgent dan prioritas," sindir salah satu tokoh masyarakat sekaligus pemerhati, Said Dharma Setiawan.
"Meski itu adalah hak kepala daerah, namun setelah ketok palu di DPRD dan dianggarkan, maka terserah kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk membeli atau memakainya," imbuh Said. (fer)
