Berbagai pihak hadir dalam hearing yang diselenggarakan oleh Komisi I DPRD Siak yang diketuai oleh Syamsurijal itu. Mulai dari Camat Mempura, Ketua Badan Pemusyawaratan Kampung (Bapekam), Ketua Panitia Pilpung, Tim Pengawas Pilpung, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dan Sadam beserta penasehat hukumnya. Namun pihak calon yang menggugat Sadam tidak hadir.

Mulanya Ketua Panitia Pemilihan Kampung (Pilpung), Rohim menceritakan rentetan kronologis kasus Sadam dari awal hingga ia gagal dilantik. Seperti diberitakan sebelumnya, Sadam digugat oleh tiga calon nomor urut 2 Mulyadi, nomor urut 3 Bambang Cahyadi dan nomor urut 4 Joko atas dugaan pelanggaran proses Pilpung oleh Sadam bernomor urut 1. Sadam digugat karena dua hal, pertama menunggagi Reses anggota DPRD Siak bernama Muslim untuk menyebarkan stiker dan brosur ke dalam Sembako yang diberikan oleh Muslim kepada warga. Kedua, Sadam digugat karena memberikan Ikan Serai dan uang Rp 100.000 kepada warga pada masa tenang Pilpung.

Dari penjabaran tersebut, Rohim mengatakan pihak panitia tidak bertanggung jawab atas penggagalan Sadam untuk dilantik, panitia hanya melaksanakan proses pemilihan saja.

“Panitia hanya menyelenggarakan proses pemilihan, untuk sanggah menyanggah itu urusannya sudah ke Bapekam. Untuk hasil pemenang Pilpung memang terpilih Sadam dengan perolehan suara 427, sesuai dengan lampiran Formulir model 5.12 sebagai bukti hasil Pilpung di Benteng Hulu,” katanya dalam hearing, Senin (20/1/2020).

Ketua Bapekam, Saifuddin mengaku bahwa hasil pemilihan penghulu itu dimenangkan Sadam, dari pihak Bapekam sudah mengeluarkan Surat Keputusan atau SK bahwa Sadam resmi menjadi Penghulu Terpilih Kampung Benteng Hulu.

“SK Penetapan Penghulu Kampung Benteng Hulu sudah diterbitkan tanggal 27 November 2019, SK atas nama saudara Sadam,” katanya.

Namun, Bapekam kembali melayangkan surat berupa pembatalan penetapan penghulu di Kampung Benteng Hulu pada tanggal 24 Desember 2019. Pembatalan berdasarkan hasil rapat fasilitasi ditingkat kampung, kecamatan sampai Kabupaten.

“Sadam batal ditetapkan sebagai penghulu karena Sadam mengakui kesalahan-kesalahannya pada proses Pilpung itu,” ucapnya.

Suasana semakin panas ketika pihak Sadam angakat bicara. Menurutnya, hasil dari rapat fasilitasi tersebut ditemukan kejanggalan. Seperti saksi yang didatangkan oleh penggugat tidak sah, tidak memenuhi unsur kekuatan pembuktian dan tidak dapat dijadikan dasar pembatalan dirinya.

“Saksi yang didatangkan tidak mewakili warga kalau saya melakukan pelanggaran, hanya sebuah kantong berisi Sembako dan stiker saya, kemudian 1 kantong Ikan Serai. Harusnya saksi banyak, dan mengaku kalau saya yang memberikan! Ini bisa saja pemalsuan barang bukti?,” jelasnya.

Penasehat Hukum Sadam, Zuhri Al Bajuri menyampaikan kepada komisi I DPRD Siak bahwa secara Formil dan berdasarkan peraturan daerah kabupaten Siak nomor 16 Tahun 2018 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian penghulu, Tim Pengawas Pilpung tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan pembatalan berdasarkan surat sanggahan.

“Seharusnya, jika SK penetapan sudah dikeluarkan oleh Bapekam, itu wajib dilantik. Untuk urusan sanggahan atau gugatan calon yang kalah mereka bisa ke Mahkamah Konstitusi (MK), anehnya kenapa surat SK penetapan bisa digugurkan dengan surat biasa,” ujar Zuhri.

Lanjutnya, terkait pelanggaran yang diakui Sadam, pihak Tim Pengawas yang diketuai Asissten I Sekdakab Siak L Budhi Yuwono itu tidak terjadi pelanggaran serius, melainkan hanya teguran lisan dan surat teguran ringan.

“Kalau memang Sadam melanggar proses Pilpung, kenapa tidak didiskualifikasi? Ini kan sudah terbit SK, kenapa tidak dilantik? Soal gugatan ke MK saja, nanti MK yang memberi keputusan Sadam diberhentikan karena melanggar, begitu seharusnya proses hukumnya. Kalau seperti ini pihak Sadam merasa dirugikan oleh keputusan Tim Pengawas dan Bapekam,” rincinya.

Tempuh Jalur PTUN

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekda Siak, Jon Efendi tidak membantah bahwa proses Pilpung tersebut berjalan dengan lancar dan tidak cacat hukum. Tetapi pada kasus ini, harus ada musyawarah mufakat agar persoalan tidak menjadi kekacauan dimasyarakat.

“Disini kita berupaya untuk meredam hal yang tidak diinginkan, sebab kalau tidak diambil langkah nanti akan terjadi kekacauan dimasyarakat. Kasus ini sama-sama merasa ada yang dirugikan, dari pihak yang kalah dan pihak yang gagal dilantik. Jika merasa tidak puas bisa tempuh kejalur hukum, kami tidak keberatan,” ucapnya.

Ketua Komisi I DPRD Siak, Syamsurijal menyebutkan kasus ini intinya terdapat dua pihak merasa dirugikan, oleh sebab itu pihak DPRD akan menyurati Bupati Siak untuk segera menyelesaikan permasalahan Pilpung di Kampung Benteng Hulu ini.

“Dapat ditarik ‘benang merahnya’ soal kasus ini. Pihak yang menggugat merasa dirugikan oleh dugaan kecurangan Sadam, kemudian pihak Sadam dirugikan oleh keputusan pembatalan dirinya dilantik sebagai penghulu. Jadi, untuk pihak calon yang menggugat Sadam silahkan menempuh jalur hukum ke MK, begitu juga pihak Sadam, tempuh jalur hukum ke PTUN terkait administrasi pembatalan oleh penyelenggara Pilpung,” terangnya.

“Kita akan merekomendasikan ke Bupati Siak untuk segera mengambil keputusan dari kasus ini, kami beri waktu kepada bupati selama 30 hari untuk itu. Kalau keputusannya dilantik harus dilantik, kalau keputusannya pemilihan ulang ya harus tunggu tahun 2021. Kalau Sadam tidak puas PTUN kan saja Penyelenggara pilpungnya,” tekannya lagi.

Saat dikonfirmasi terkait akan melanjutkan kasusnya keranah hukum, Sadam mengatakan akan menunggu proses dan keputusan dari Bupati Siak. “Nanti lah saya lihat dulu kedepannya seperti apa, kalau tak ada hasil saya ke PTUN,” tutup Sadam. (fer)