Selain Bupati Siak H Alfedri yang juga Sekjen LTKL, hadir juga Bupati Musi Banyuasin Dodi Riza, dan sejumlah wakil dari anggota LTKL dan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Keresahan karena ada enam daerah anggota LTKL yang lahannya terbakar, Siak, Rohul, Batanghari, Muba, Sanggau dan Sintang.

Momen Festival Kabupaten Lestari ini, dimanfaatkan untuk mencarikan solusi terbaik agar tidak ada lagi kebakaran di lahan gambut di masa yang akan datang.

Sebagaimana dijelaskan Bupati Siak, pihaknya saat ini memang fokus terhadap pencegahan, diantaranya menyiapkan mesin portabel di desa desa yang rawan karhutla. 

“Karena luasnya lahan gambut di Siak ini, memang harus kami sikapi dengan sangat bijak. Bagaimana ke depan tidak terjadi lagi. Makanya kami mengeluarkan anggaran Rp24 juta untuk setiap kampung dan di dalamnya ada lima personel Masyarakat Peduli Api,” ungkapnya.

Sejak 2016 hingga kini terjadi penurunan karhutla di Siak. Dan karhutla bukan pada lahan yang baru dibuka tetapi sawit yang kurang terawat. Bahkan pada 2019 ini, Pemkab Siak bersama semua elemen berjuang agar karhutla dapat diatasi dengan baik dan tidak merugikan pihak lain.

“Kami dapat bernafas lega, dari September tidak ada lagi karhutla. Kami telah membuat 

sekat kanal dengan alat berat dan menyiapkan embung, sehingga terblok kebakaran hutan,” jelasnya.

Alat berat yang ada di Distarukim Siak PC 200 sementara yang diperlukan adalah PC 100. Makanya pada APBDP ini, Pemkab Siak membeli dua unit PC 100, untuk mempermudah mobilitas alat berat masuk ke lahan gambut.

Sementara Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan, pada

2016-2018, tidak pernah ada karhutla. Sintang posisinya di tengah. 

“Kalau ada karhutla kami mau ke mana dan ini memalukan karena sebelahnya ada Kuching dan Singapura,” katanya.

Meledaknya pada 5 September lalu, ada 699 titik di konsesi kehutanan, di kebun. Sementara luas Sintang 200 ribu kilometer per segi.

Aturan membakar lahan tidak boleh lebih dari dua hektare dan lahan yang terjaga dari karhutla dapat Rp150 juta tidak banyak membantu.

Masalah karhutla tidak pernah selesai. Tekanan dari pemerintah pusat dan NGO membuat sejumlah kepala daerah harus mencari formula. LTKL adalah satunya dan diharapkan yang tergabung dalam LTKL dapat konsen akan hal ini, sehingga ada solusi jangka panjang bagaimana gambut tak lagi terbakar.

Problem karhutla di hutan dan kebun, perlu disiapkan opsi lain. Seperti tata cara membuka lahan harus dengan agro sosio forestry.

“Kita juga tidak bisa sendiri, ada konservasi dan melibatkan masyarakat adat. Harus diatur, sehingga tidak lupa dan minta masukan dari berbagai pihak agar tidak terjadi kembali,” urainya.

Surya anggota  Lingkar Temu Kabupaten Lestari,  memjelaskan saat ini 

sawit tumbuh subur, di lahan gambut, keberanian presiden dengan Inpres menurutnya sangat tepat.

Ini sebuah kabar baik bagi pasar minyak sawit  secara global. Indonesia akan mengusai ekspor sawit.

Ada 1,7 orang miskin yang hidup di sekitar kawasan hutan.

Inpres ini jalan masuk untuk izin izin bermasalah dan Gubenur Riau buat satgas penanaman sawit ilegal.

Bisa mendata siapa memiliki kebun, luasnya, statusnya. Izin sehingga dapat diketahui keuntungan nasional 

tata kelola sawit.

“Bersama kita bisa perbaiki tata kelola untuk Indonesia lebih baik,” sebutnya.

Sementara Dodi Riza sangat yakin, dengan bersatunya anggota LTKL, apa yang diharapkan bersama cegah dan bebas karhutla dapat tercapai. (fer)