Setelah ketua fraksi Golkar, Baharuddin meminta pihak penegak hukum untuk memproses karhutla yang diduga sebagai areal konsesi PT Arara abadi, banyak kalangan mulai dari praktisi hukum maupun Aktifis Lingkungan yang mempertanyakan seputar penegakan hukum seputar karhutla yang di duga merupakan areal konsesi PT Arara abadi anak perusahaan dari Asia Pulp and Paper (APP) yang tergabung dalam Sinar Mas Grup.

Mereka menilai sepertinya Aparat penegak hukum tidak berdaya dan terkesan tebang pilih dalam penegakan hukum terhadap PT Arara abadi, jika di bandingkan dengan penegakan hukum atas karhutla yang terjadi di lahan PT Adei Plantation and Industri dan juga PT Sumber Sawit Sejahtera (sss) beberapa bulan lalu.

Salah satu praktisi hukum, Apul Sihombing SH MH mengatakan Ia juga meminta agar para penegak hukum untuk memproses Karhutla yang di duga berada pada areal konsesi PT Arara abadi.

Bahkan Apul juga menyinggung tentang Pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat Hari Bhayangkara dimana dalam pidatonya Presiden memerintahkan agar anggota Polri untuk mengantisipasi terjadinya karhutla dan menangani penegakan hukumnya dengan secara cepat dan tepat.

"Saya meminta kepada aparat hukum untuk memproses kasus Karhutla yang terjadi sekarang ini yang di duga di lahan konsesi PT Arara Abadi, jangan kesannya ada tebang pilih dalam proses kasus karhutla," ujar Apul Sihombing SH MH  ketika diminta tanggapannya, Selasa (07/07/2020) bertempat di Bos Gede Cafe jalan Lingkar Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. (DR)