Kamis, 10-10-2019 - 14:48:51 WIB
Follow Us ON :
 
 
| Mahasiswa (HIPMAWAN) Geram Dan Minta Bupati Copot Camat Kerumutan | | AKBP Indra Wijatmiko Sik Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Personil Polres Pelalawan | | Perkam Tuah Indrapura Salurkan 147 BLT-DD Tahap II | | Kabupaten Siak Telah Di Berlakukan New Normal, Masyarakat Tetap Wajib Pakai Masker | | Serda Venus Luberto, Tegakkan Disiplin Mengikuti Protokol Kesehatan Di Puskesmas Perawang | | Selama Ini Tempat Wisata Tutup Akibat Covid-19, Pemkab Siak Mempersiapkan Buka Kembali
 
Bathin Hitam Sungai Medang, Ahmad Arifin Diduga Gugat BTNTN Dan Polres Pelalawan Melalui Kuasa Hukum
Kamis, 10-10-2019 - 14:48:51 WIB

TERKAIT:
 
  • Bathin Hitam Sungai Medang, Ahmad Arifin Diduga Gugat BTNTN Dan Polres Pelalawan Melalui Kuasa Hukum
  •  

    PELALAWAN, DELIKRIAU - Penetapan Bathin Hitam Sungai Medang, Abdul Arifin oleh penyidik Polres Pelalawan sebagai tersangka kasus sebagaimana dalam pasal 92 Ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 Ayat 2 huruf b Undang-undang RI No 18 tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan/atau Pasal 40 Ayat 2 Jo Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berbuntut pada gugatan yang diajukan oleh tersangka melalui kuasa hukumnya Refranto Lanner Nainggolan, S.H. dan rekan dari Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Seroja 77.

    Tim Kuasa Hukum dari Bapak Abdul Arifin, Refranto membenarkan bahwa telah mendaftarkan secara resmi gugatan perbuatan melawan Hukum dimana pihak tergugat adalah Kementrian Lingkungan Hidup Cq Dirjen Konservasi Sumber daya Alam Cq Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Cq  Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resort Pelalawan.

    "Dalam petitum penggugat menyebutkan bahwa ada 13 point' dalam pokok perkara yakni : 1.Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat adalah pemangku Adat Bathin Hitam Sungai Medang dengan Masyarakat Adatnya beserta hak-hak Adat yang dimilikinya serta di akui keberadaannya secara Hukum. 3.Menyatakan Sah dan Berharga salinan Tombol yang di buat Husen merupakan alas Hak dari Tanah Ulayat Bathin Hitam Sungai Medang. 4.Menyatakan Lahan Garapan yang dikelola Penggugat adalah Tanah Ulayat Masyarakat Bathin Hitam Sungai Medang. 5.Menyatakan SK.663/Menhut-II/2009 maupun perubahannya SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tentang penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo belum memiliki Kepastian Hukum dilapangan. 6.Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan sengaja menggunakan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.663/Menhut-II/2009 maupun perubahannya SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang masih berstatus Penunjukan dan belum memiliki kepastian hukum dilapangan sebagai dasar penangkapan dan penahanan penggugat. 7.Memerintahkan Tergugat I untuk melaksanakan tata batas kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1998 Tentang Kehutanan. 8.Memerintahkan Tergugat II agar melaksanakan Tugas sebagai Penegak hukum untuk lebih proporsional sehingga terselenggara Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 9.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian material yang timbul akibat itu. 10.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayarkan kerugian Immaterial yang timbul akibat itu secara tanggung renteng kepada Masyarakat Adat Bathin Hitam Sungai Medang melalui Penggugat sebagai pengganti kerugian atas nama baik Pemangku Adat beserta Masyarakat Adat Petalangan Bathin Hitam Sungai Medang. 11.Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum perlawanan/Verzel, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad). 12.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.500.000,- perhari sejak keputusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap, manakala Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini. 13.Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini," jelas Refranto kepada delikriau.com, Kamis (10/10/2019) kabupaten Pelalawan.

    Lebih lanjut Refranto menjelaskan awal mula dari munculnya gugatan PMH (perbuatan melawan hukum) ini adalah kliennya telah ditetapkan menjadi tersangka sebagai mana dalam pasal 92 Ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 Ayat 2 huruf b Undang-undang RI No 18 tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan/atau Pasal 40 Ayat 2 Jo Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana klien kami sebagai Penggugat disangkakan telah melakuka kegiatan perkebunan dengan menanam karet tanpa izin Menteri didalam kawasan Hutan  sebagaimana surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/59/VIII/2019/Reskrimum, tertanggal 10 Agustus 2019 adalah didasarkan pada 
    surat laporan polisi Nomor : LP/152/VII/2019/RIAU/RES PLLWN, tertanggal 10 Agustus 2019, sehingga Penggugat di tangkap oleh Tergugat II  dihari dan tanggal yang sama yang mana dengan segala kemampuan serta kewenangan yang melekat pada Tergugat II dibuktikan atas Pengaduan/Laporan Tergugat I sesuai  dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/152/VII/2019/RIAU/RES PLLWN, tertanggal 10 Agustus 2019 dimana Penggugat diduga telah menguasai TNTN yaitu Tergugat I, tanpa membuktikan terlebih dahulu apakah tanah dalam kawasan hutan tersebut sudah memiliki kepastian hukum sesuai dalam 
    SK : 663/Menhut-II/2009 tentang 
    Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas + 44.492 (Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua) Hektare yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menjadi 
    Taman Nasional sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo dan Hutan sebagai mana bunyi Pasal 15 UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan  Jo. UU. No18 Tahun 2013, juga mengamatkan tentang kepastian hukum atas kawasan Hutan yang mana telah diuji Materi sebagai mana putusan MK No.45/PUU-IX/2011 “Penetapan Kawasan hutan” tidak hanya sekedar penunjukan saja akan tetapi juga harus dilakukan proses penataan batas.

    "Pemetaan dan penetapan kawasan hutan, bahwa Tergugat II ini dengan 
    ketidak profesionalan dalam 
    tindakan untuk pembuktiannya tidak terlebih dahulu melakukan penyelidikan yang mendalam bahwa Penggugat
    menguasai tanah tersebut berdasarkan Tanah maupun Hutanulayatnya yang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan dan dengan adanya (Staatablad) tahun 1932 No. 135 sesuai data Memorie Van Overgave 
    di arsip lembaran Nasional RI sehingga Penggugat dengan berani menguasai tanah yang merupakan milik persukuannya dan  atas laporan Tergugat I sepatutnya Tergugat II haruslah dapat membuktikan Berita acara Pemancangan Batas Kawasan hutan TNTN dan menunjukan Peta hasil Tata Batas Temu gelang luas yang sudah Pasti dilapangan  sehingga tidak ada 
    penggelapan hukum didalam penegakkan hukum itu sendiri atas kewenangan yang melekat padanya, serta ketidak mautahuan Tergugat II dalam proses penegakkan hukum secara proprosional telah mencerminkan penegakan hukum 
    di Indonesian yang penuh keterbatasan  sehingga Adagium hukum “lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah” hanya lah merupakan Slogan. Maka atas tindakan hukum didalam pembuktiannya mengakibat kerugian kepada Penggugat," tutupnya. (Dav)



     
    Berita Lainnya :
  • Bathin Hitam Sungai Medang, Ahmad Arifin Diduga Gugat BTNTN Dan Polres Pelalawan Melalui Kuasa Hukum
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Mahasiswa (HIPMAWAN) Geram Dan Minta Bupati Copot Camat Kerumutan
    02 AKBP Indra Wijatmiko Sik Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Personil Polres Pelalawan
    03 Plh Bupati Bengkalis Apresiasi Perusahaan Swasta dan Camat Bandar Laksamana Penyaluran BLT DD Tahap III
    04 Selama 20 Hari, Polres Pelalawan Berhasil Tangkap 16 Diduga Pelaku Narkoba
    05 Satlantas Polres Meranti Berikan 17 SIM dan Ingatkan Warga Tertib Berlalu Lintas
    06 Bupati Irwan Ucapkan Selamat dan Berharap Polri Semakin Profesional, Modern dan Terpercaya
    07 Tuntut Komitmen Komitmen Perusahaan, Koperasi TTS Bukit Batu Hentikan Produksi PT SPM
    08 Bupati Irwan Berika Masukan Kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada Serentak 2020
    09 Cegah Karlahut Diwilayah Kepulauan Meranti, Bupati Irwan Teken MoU Program Desa Bebas Api Bersama PT RAPP
    10 Kapolsek Tebing Tinggi Sambangi Desa Sesap Saling Berbagi
    11 Hingga Larut Malam Posko Tangguh Polsek Tebing Tinggi Berdiri
    12 Berkat Dash Board Lancang Kuning Polda Riau Karhutla Di Desa Merbau Berhasil Dipadamkan Kurang Dari 24 Jam
    13 Inovasi Baru Gratis Wifi, Tempat Wisata Di Pariaman
    14 Pemkab Siak Memperingati Harganas Tingkat Provinsi Riau ke-27 Momentum Wujudkan Keluarga Berkualitas
    15 Selama Pandemik Covid 19, Disprindagprinkof MerantiPastikan Kebutuhan Pokok Stabil dan aman
    16 Diduga Membunuh Seorang Mandor, Polres Pelalawan Berhasil tangkap Pelaku Diwilayah Kuansing
    17 Terkait Pembebasan Pencuri Ikan Asal Malaysia, Akhirnya Mahasiswa Gelar Aksi Protes ke PN Bengkalis
    18 Pererat Silatuhrahmi, Polres Siak Gelar Ajangsana Kepada Pensiunan Polri dan Warakauri, Dalam Rangka Hari Bhayangkara ke- 74 Tahun 2020
    19 Jelang Hari Bhayangkara ke-74, Polres Kampar Gelar Upacara Ziarah dan Tabur Bunga di TMP
    20 PT KAB Diduga Tidak Mengindahkan Imbauan Pemerintah, Terkait Virus Covid-19 Selama ini Dan Masalah Lain
    21 Polsek Tualang Gelar Bakti Sosial Di SLB Yayasan Fajar Amanah
    22 Pencuri Ikan Asal Malaysia Dibebaskan, Mahasiswa Hipemtan Gelar Aksi Demo Ke PN Bengkalis
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © DELIK RIAU - SITUS BERITA INVESTIGASI