Kamis, 09-01-2020 - 10:52:17 WIB
Follow Us ON :
 
 
| Perubahan Status Dokter Aisyah Hanya Dikembalikan ke Fungsional, Ini Penjelasan Kepala BKD Meranti | | Tidak Hentinya Polres Meranti Salurkan Bantuan Kepada Masyarakat | | Praktisi Hukum Apul Sihombing SH MH Minta Penegak Hukum Dan Instansi Terkait Untuk Memproses Kasus Karhutla Di Pelalawan | | Bupati Suyatno Instruksikan, Pengerjaan Hutan Kota Harus Tepat Waktu | | Ketua Forikan Siak Latih Kaum Ibu di Kandis dan Minas Mengolah Pangan Berbahan Ikan | | Bupati Alfedri, Buka Kejuaraan Tenis Lapangan Piala Pelti Cup Siak 2020
 
Petahana Tidak Boleh Lagi Melakukan Penggantian Pejabat Sejak 8 Januari 2020
Kamis, 09-01-2020 - 10:52:17 WIB

TERKAIT:
 
  • Petahana Tidak Boleh Lagi Melakukan Penggantian Pejabat Sejak 8 Januari 2020
  •  

    PEKANBARU, DELIKRIAU - Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, Neil Antariksa, A.Md, SH., MH menghimbau kepada Gubernur Riau Drs Syamsuar agar mengingatkan Bupati atau Walikota yang masih menjabat dan mencalonkan dirinya kembali dalam kontestansi Pilkada Tahun 2020 tidak boleh lagi melakukan pergantian pejabat terhitung sejak tanggal 8 Januari 2020 kemaren.

    Hal ini disampaikan oleh Neil kepada seluruh Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang ikut menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 via Group jejaring sosial (WhatsApp), Jum'at (03/01/2019).

    Hal ini merupakan salah satu upaya Bawaslu Provinsi Riau untuk melakukan pencegahan pelanggaran dalam kontestansi Pilkada 2020. 

    Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor SS_2012 / K.Bawaslu / PM.00.00 / 12 / 2019 tanggal 30 Desember 2019, Bawaslu Provinsi Riau menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar  melakukan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Pilkada Tahun 2020.

    Dalam group Neil meminta agar Bawaslu Kabupaten/Kota menyurati Bupati atau Walikota yang ikut dalam Pilkada nanti agar tidak lagi melakukan pergantian pejabat.

    "Surati Bupati, Walikota yang masih menjabat agar jangan lagi melakukan pergantian pejabat mulai tanggal 8 Januari 2020 sebagaimana yang telah tertuang UU 10 Tahun 2016 dan  SE Bawaslu RI," kata Neil dalam group.

    Adapun sanksi yang akan diberikan adalah pembatalan sebagai calon pada Pilkada 2020.

    Didalam Pasal 71 UU No 10 Tahun 2016 ayat (2) menerangkan bahwa Gubernur/Wakil gubernur, Bupati/Wakil bupati, dan Wali kota/wakil Wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

    Adapun tanggal penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020, bahwa penetapan pasangan calon peserta Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020.

    Selain petahana, Neil juga meminta kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyurati seluruh Camat, Kades, dan Lurah agar menjaga Netralitas dengan cara tidak menyatakan pilihan maupun dukungannya, baik secara langsung maupun melalui media sosial (medsos).

    Sementara itu Rusidi Rusdan Ketua Bawaslu Provinsi Riau menambahkan dirinya sudah menyurati Gubernur Riau agar juga ikut mengingatkan Bupati/Walikota yang berposisi sebagai incumbent untuk. mematuhi aturannterkait mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten/kota. Rusidi juga meminta Bawaslu Kabupaten/Kota untuk segera membuka Posko Pengaduan di kantor sekretariat masing-masing guna melayani masyarakat terkait dugaan pelanggaran hal tersebut.

    “Bawaslu Kabupaten/Kota segera buka posko pelayanan pengaduan terkait dugaan pelanggaran terhadap pergantian atau mutasi jabatan dan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah sesuai dimaksud pada Pasal 71 UU no 10/2016 tersebut di Kantor sekretariat Bawaslu masing-masing," pintanya. (rilis/raf)



     
    Berita Lainnya :
  • Petahana Tidak Boleh Lagi Melakukan Penggantian Pejabat Sejak 8 Januari 2020
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Praktisi Hukum Apul Sihombing SH MH Minta Penegak Hukum Dan Instansi Terkait Untuk Memproses Kasus Karhutla Di Pelalawan
    02 Bupati Alfedri Hadiri Rakor Karhutla Provinsi Riau
    03 Ketua Fraksi Golkar Desak Penegak Hukum Proses Dugaan Karlahut PT Arara Abadi
    04 Bupati Suyatno Instruksikan, Pengerjaan Hutan Kota Harus Tepat Waktu
    05 Ketua Forikan Siak Latih Kaum Ibu di Kandis dan Minas Mengolah Pangan Berbahan Ikan
    06 Tidak Hentinya Polres Meranti Salurkan Bantuan Kepada Masyarakat
    07 Kades Air Terjun Dan Pemuda Tambun Kecewa, Intansi Terkait Diduga Tidak Berani Menindak Lanjuti Keluhan Masyarakat
    08 Plh Bupati Bengkalis Aktifkan Kembali Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
    09 Perubahan Status Dokter Aisyah Hanya Dikembalikan ke Fungsional, Ini Penjelasan Kepala BKD Meranti
    10 PT SP Diduga Menanam Sawit Diatas Kuburan Dan Termasuk Daerah Aliran Sungai Pun Ditanami
    11 Bupati Alfedri, Buka Kejuaraan Tenis Lapangan Piala Pelti Cup Siak 2020
    12 Inyak Allah, Transportasi Selatpanjang-Pekanbaru Via Buton Sudah Normal
    13 PPDB SDN 005 Desa Kiyap Jaya Tidak Berbasis Online
    14 Hadiri Penyaluran BLT, Camat 3T Imbau Warga Jangan Main Api
    15 Kebakaran Hutan Kembali Terjadi di Kecamatan Pangkalan Kerinci
    16 Krisis Pangan Akibat Pandemi Covid-19, Ketua Tim Penggerak PKK Berharap Kader PKK Bisa Membantu Masyarakat
    17 Mahasiswa (HIPMAWAN) Geram Dan Minta Bupati Copot Camat Kerumutan
    18 AKBP Indra Wijatmiko Sik Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Personil Polres Pelalawan
    19 Plh Bupati Bengkalis Apresiasi Perusahaan Swasta dan Camat Bandar Laksamana Penyaluran BLT DD Tahap III
    20 Data Bansos Masih Amburadul, Pj Sekda Siak Berjanji Evaluasi Kembali
    21 Stuban Bansos, Komisi II DPRD Kampar Kunker ke Dinas Sosial Kabupaten Siak
    22 Cegah Karhutla di Siak, RAPP dan 3 Desa di Kabupaten Siak Lakukan MoU
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © DELIK RIAU - SITUS BERITA INVESTIGASI