Dia menjelaskan, tahapan pembangunan IKN Nusantara cukup panjang, yakni membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun atau hingga 2045. Namun menurutnya, tahapan pertama pada 2022 hingga 2024 adalah tahapan paling kritis, sehingga  pemerintah segera menyiapkan rencana induk yang akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Pepres).

"Aspek pendanaannya akan dilihat apa yang menjadi triger awal yang akan kemudian menimbulkan momentum pembangunan selanjutnya dan untuk menciptakan jangkar bagi pembangunan IKN dan pemindahannya," kata dia dalam konferensi pers di DPR, Selasa (18/1/2022).

Selain itu, juga akan dilihat akses menuju IKN. Selanjutnya, identifikasi wilayah dan kawasan pemerintahan serta kawasan inti pemerintahan. 

Dia menuturkan, APBN akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Misalnya, belanja pembangunan seperti komplek pemerintahan, serta infrastruktur dasar seperti bendungan, listrik, dan telekomunikasi. 

"Sebagian dalam bentuk KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Itu pasti akan butuh dukungan APBN, apakah dalam bentuk Project Development Fund, Viability Gap Fund atau bentuk dukungan lainnya," ujarnya.

Pada tahapan awal, pemerintah akan mengeluarkan dana besar untuk belanja barang. Sedangkan pada tahap setelah 2025, akan ada tambahan pada belanja pegawai. Sementara itu, dia juga memastikan pembangunan IKN tidak akan mengganggu penanganan Covid-19 yang menjadi prioritas pemerintah. 

"Artinya 2022-2024, penanganan Covid, pemulihan ekonomi dan IKN ada di dalam APBN yang akan didesain dan pada saat yang sama defisit 3 persen mulai 2023 semuanya tetap terjaga," tuturnya. (**)

Sumber: iNews.id