Kepala Desa Semadin Lengkong, Sugeng saat dikonfirmasi Wartawan melalui via telpon selulernya, Jumat (25/01/2019) jam 09.10 membenarkan ada penangkapan oleh satuan Reskrim Polres Melawi.

Berkaitan dengan keterangan Kepala Desa Semadin Lengkong awak media melakukan konfirmasi langsung diruangan kerja Kapolres Melawi, AKBP. Ahmad Fadlin SIK, M. Si membenarkan adanya penangkapan PETI di Desa Semadin Lengkong dan saat ini masih dalam pendalaman dan penyidikan lebih lanjut.

"Memang benar telah dilakukan penangkapan diduga pelaku Penambangan PETI di Desa Semadin Lengkong, pada hari Kamis (24/01/2019) sekitar jam 15.00 dan saat ini masih dalam pendalaman dan penyidikan lebih lanjut kasusnya," ungkap AKBP. Ahmad Fadlin SIK, M.Si, kepada delikriau.com, Senin (28/01/2019) Di ruang kerjanya.

Hasil pantauan delikriau.com dilapangan secara khusus, (bekerja emas) alias PETI merupakan salah satu dari sekian pekerjaan yang dilakukan demi melanjutkan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, bahkan sampai saat ini aktifitas tambang di kabupaten Melawi terus berlanjut walaupun dengan cara yang sangat berbeda tapi tetap masih menggunakan alat sederhana dan tenaga manusia, dan ini menjadi alternatif dan pilihan ditengah merosotnya harga karet dan buah kelapa sawit yg menjadi sumber penghasilan masyarakat kabupaten Melawi Nanga Pinoh.

Sementara Anggota Lembaga Investigasi (LI) kabupaten Melawi, Agus Husni saat dikonfirmasi media ini menjelaskan bahwa melihat perkembangan yang berujung pada penangkapan terhadap Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut, diminta kepada seluruh elemen terkait agar memikirkan ini dengan alur pikir yang berujung pada kesejahteraan rakyat.

"Seharusnya Pemda dan DPRD Kabupaten Melawi memikirkan tambang tersebut menjadi WTR (wilayah tambang rakyat) sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, karena kalau tambang tersebut ditutup maka akan merugikan dan menjadikan ekonomi masyarakat semakin anjlok terkhusus kepada masyarakat kabupaten Melawi," terang Agus Husni kepada delikriau.com, Jum'at (22/02/2019).

Lebih lanjut Agus Husni mengatakan pengusiran dan penutupan paksa PETI tanpa disertai kebijakan untuk mengatasi masalah yang kompleks itu tidak akan berhasil mengurangi PETI apa lagi sistim yang dilakukan masih tebang pilih sehingga penertiban yang dilakukan oleh kepolisian sering menghadapi perlawanan masyarakat, bahkan memicu kerusuhan sosial yang cukup meluas.

"Praktik internasional tidak merekomendasikan untuk memberantasnya secara total, melainkan menerapkan pendekatan kesejahteraan dengan menghormati hak-hak rakyat. Orientasinya adalah mengurangi kemiskinan melalui pembukaan aktivitas ekonomi, sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan dan melaksanakan konservasi sumber daya alam. Maka dari itu, penanganan penambangan emas tanpa izin (PETI) disarankan menerapkan pendekatan teknis pertambangan, ekonomi dan sosial dengan kerja sama di antara para pemangku kepentingan. Berdasar UU 32/2004 tentang Pemda dan PP 38/2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan, pemerintah kabupaten/kota dapat menangani urusan energi dan sumber daya mineral. Lebih khusus, UU 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengelola pertambangan minerba sampai 4 (empat) mil wilayah laut, termasuk mengizinkan pertambangan rakyat," jelasnya. 

Kemudian Agus mengatakan secara teknis, pemda dapat melegalisasi dengan memberi izin pertambangan rakyat. Melalui izin pertambangan rakyat, penambang yang memenuhi syarat diberi insentif, misalnya pelatihan dan pembinaan bahkan permodalan. Nah, penambang yang mengabaikan praktik penambangan yang benar dan ketertiban publik perlu ditindak tegas.

"Kerja sama para pemangku kepentingan melibatkan peran pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset dan perguruan tinggi, serta industri pertambangan berskala besar. Disini perusahaan-perusahaan besar pertambangan dituntut untuk menjalin hubungan yang bersifat kolaboratif dengan pertambangan rakyat, bukan sekedar berbentuk tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)," ungkapnya.

Selanjutnya Agus Mengatakan implementasi pendekatan di atas memerlukan instrumen hukum. Apabila instrumen hukumnya mendukung, arah kebijakan ini akan memperjelas status penambang, memberikan pemasukan bagi daerah agar dapat dialokasikan untuk fasilitas kesehatan dan pengelolaan lingkungan, menuntut pemerintah daerah melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta membantu penyelenggaraan kamtibmas. Komponen penting kamtibmas bukan hanya upaya represif dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), termasuk mengusir penambang tanpa izin, melainkan mencakup upaya preventif.

"Pemda dapat menyusun kebijakan yang berorientasi kesejahteraan rakyat dalam menangani penambang tanpa izin, yaitu mengembangkan pertambangan rakyat. Orientasi ini memerlukan perumusan kebijakan yang cukup komprehensif, termasuk menyiapkan perangkat hukum dan kelembagaan untuk implementasinya.

Masyarakat sangat berharap Pemda dan DPRD Kabupaten Melawi agar membuat Perda yang bertujuan melegalkan tambang-tambang emas tanpa izin (PETI) tersebut," ungkapnya. (ddk)