Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis bersama dinas terkait. Apalagi diketahui bahwa Kabupaten Bengkalis adalah berbatasan langsung dengan Malaysia yang saat ini tercatat sebagai salah satu negara yang terjangkit virus tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV Sofyan didalam forum rapat yang digelar di Dinas Kesehatan Provinsi Riau bersama Sekretaris Irmi Syakip Arsalan dan anggota Abdul Kadir, Firman, Andi Fahlevi, H. Asmara dan Hj. Zahraini ke Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam hal meminta dukungan dari provinsi mengenai program pemberantasan penyakit menular, Kamis (27/2/2020).

“Hal ini sudah kita ketahui bahwa banyak masyarakat kita yang berkunjung ke Malaysia dan ini menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama, dan perlu adanya upaya-upaya yang konkrit dari Pemerintah Provinsi Riau untuk ikut membantu mencegah virus corona masuk ke dalam Daerah Kabupaten Bengkalis. Langkah-langkah apa yang mungkin bisa diberikan informasi kepada kami sehingga ini juga menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” kata Sofyan.

Ia dan Dinas Kesehatan Bengkalis meminta pandangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau terkait Jamkesmasda yang hari ini kewenangannya tidak diperbolehkan lagi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Hj. Mimi Yuliani Nazir menjelaskan, peningkatan persediaan dan pelayanan dalam pemberantasan penyebaran penyakit menular di rumah sakit harus tersedia sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, dalam penyakit menular perlu adanya bantuan langsung ke lapangan. Melihat dari kesiapan dari Rumah Sakit Bengkalis, Puskesmas dan Dinas Kesehatan yang turun langsung ke pelabuhan menerima Masyarakat yang datang dari luar ke Wilayah Bengkalis dengan mengecek atau memeriksa langsung dan di bantu oleh perangkat khusus.

"Terkait dengan Masyarakat yang tidak mampu yang akan mendapat pelayanan dari rumah sakit melalui bantuan dari pemerintah, untuk Provinsi Riau termasuk Kabupaten Bengkalis ada 1,6 Juta Jiwa yang di bantu oleh Pemerintah Pusat. Kemudian kita mempunyai 600 Lebih masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang dibiayai oleh anggaran APBD provinsi, dan untuk Kabupaten Bengkalis di tahun 2019 Pemerintah Provinsi Riau memberikan 8,5 Milyar bantuan kepada masyarakat miskin. Pembiayaan Jamkesda sudah tidak ada lagi sebagai upaya terhindar terjadinya duplikasi dari pada penganggaran, namun apabila ada masyarakat yang sakit ternyata dia tidak mempunyai salah satu jaminan pembiayaan kesehatan maka Jamkesda yang akan menutupi sementara sampai masyarakat tersebut di pindah pembiayaan kesehatannya ke BPJS sepanjang itu tidak diduplikasi," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV Irmi Syakip Arsalan menyebutkan terkait minimnya peralatan kesehatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, Kita berharap ada bantuan dari Provinsi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Terkait hal ini, Kadis kesehatan Provinsi riau Mimi mengatakan, bantuan pembangunan sarana pelayanan kesehatan saat ini dalam bentuk bantuan Keuangan yang diusulkan melalui proposal oleh bupati kabupaten/kota kepada gubernur.

“Usulan tersebut akan diverifikasi apakah dapat menjadi prioritas atau tidak oleh dinas kesehatan provinsi,” kata Mimi. (Inft)