Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, seluruh Kepala OPD dan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemkab. Meranti, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Para Camat dan pejabat lainnya.

Dikatakan Bupati dalam pidatonya, dengan telah diserahkannya DPA OPD tersebut, ia berpesan agar anggaran itu dipergunakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran karena pada dasarnya setiap anggaran Pemerintan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Meranti. 

Dari DPA OPD yang diserahkan oleh Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si, anggaran paling besar diperuntukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Tuang sebesar 279.6 Miliar lebih, kebijakan itu diambil menurut Bupati untuk memberikan peningkatan pembangunan infrastruktur secara signifikan.

"Hal itu sesuai dengan komitmen kita untuk menggesa pembangunan infrastruktur yang berujung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada kemudahan akses orang dan barang dan memberikan kemudahan lainnya," papar Bupati.

Selanjutnya pagu anggaran terbesar kedua dipegang oleh Dinas Pendidikan sebesar 277.6 Miliar lebih, hal ini bertujuan agar OPD ini mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM di Kepulauan Meranti.

Dan ketiga terbesar dikelola oleh Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti dengan pagu anggaran sebesar 106 Miliar lebih. 

"Sama seperti Dinas PU dan Dinas Pendidikan, Pada Dinas Kesehatan kita juga memberikan anggaran yang besar hal ini untuk menjamin dan mendukung pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat, dan komitmen Pemda Meranti dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tergambar jelas pada DPA masing-masing OPD tersebut," ucap Bupati. 

Lebih jauh disampaikan Bupati dengan telah diserahkannya DPA OPD tersebut otomatis seluruh kegiatan sudah dapat dijalankan untuk itu ia meminta seluruh OPD untuk mempercepat proses pelaksanaan agar kebijakan yang telah dianggarakan dalam DPA dapat berjalan baik, terkendali dan bebas Kurupsi Kolusi serta Nepotisme yang dapat merugikan semua.

Selain itu Bupati kembali mewanti wanti kepada Kepala OPD untuk meniadakan kegiatan kegiatan yang sifatnya tidak penting dan mendesak, seperti perjalanan dinas dan pengadaan baju olahraga.

"Seperi pengadaan baju olahraga jangan lagi diadakan setiap ada kegiatan, begitu juga perjalanan dinas dan kita juga telah mengambil kebijakan menurunkan anggaran perjalanan dinas dari 80 Miliar menjadi 60 Miliar," ungkap Bupati.

Begitu juga pada belanja Alat Tulis Kantr (ATK), dan penggunaan listrik kantor.

"Pantauan saya masih banyak kantor yang ditinggal dengan kondisi lampu dan komputer masih menyala, saya minta itu diperhatikam sebab jika diakumulasikan pada seluruh OPD maka akan terjadi pemubaziran Miliaran rupiah," papar Bupati lagi.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu juga menyinggung soal peningkatan yang signifikan pada APBD Meranti dari 1.1 Triliun di 2018 menjadi 1.4 Triliun di 2019. Ditegaskan Bupati penambahan anggaran ini harus disikapi dengan kebijakan yang tepat agar menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat.

Dan kepada OPD yang memiliki anggaran cukup besar Bupati meminta laksanakan kegiatan secara taktis (cepat) dan strategis sehingga proses pelelangan bisa dimulai sesegera mungkin. 

"Karena kita ingin kebijakan pembangunan tidak terkendala dan APBD 2019 bisa dituntaskan seperti APBD 2018 lalu," ucapnya mengakhiri.

Diinformasikan juga, dalam kegiatan itu juga dilakukan pembacaan Pakta Integrtas Bebas KKN yang dikomandoi oleh Kepala Dinas PU Meranti Herman ST MT diikuti oleh seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemkab. Meranti.

Dalam Pakta Integritas itu Kepala OPD dilngkungan Pemkab. Meranti menyatakan berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme dan tidak melibatkan diri oada oerbuatan tercela, tidka meminta dan menerima pemberian langsung tidka langsung, hadiah, bantuan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersikap transparan jujur tertup dna akuntable, menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Peundang Undangan dalam melaksnaakan tugas khususnya pada bawahan, akan menyampaikan informasi oenyimpangan integritas dan turut menjaga kerahasiaan saksi atas oelanggaran oeraturan yang dilaporkan, siap mengudurkan diri jika melanggar.

Selain itu juga dilakukan Lounching penyerahan uang persediaan tanda dimulai pelaksanaan APBD 2019.

Sekedar informasi adapun nama OPD dan jumlah anggaran dalam DPA secara rinci sebagai berikut : 

1. Sekretariat Daerah 121 Miliar lebih

2. Sekretariat DPRD 47.5 Miliar lebih

3. Badan Perencanaan Pembangunan 13.7 Miliar

4. Inspektorat 9.4 Miliar lebih

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 24.3 Miliar lebih

6. Badan Pengelola Pajak dan Aset Daerah 18.6 Miliar

7. Badan Kepegawaian Daerah 8.4 Miliar

9. Dinas PU dan Tataruang Meranti 279.6 Miliar

10. Dinas Pendidikan dan Kebudyaan 277. 6 Miliar lebih.

11. Dinas Kesehatan 106 Miliar lebih

12. Rumah Sakit Umum Daerah 63.3 Miliar lebih.

13. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 33.7 Miliar.

14. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 32.7 Miliar.

15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 26.6 Miliar.

16. Dinas Perhubungan 18.4 Miliar lebih

17. Dinas Lingkungan Hidup 17.7 Miliar lebih

18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16.1 Miliar lebih.

19. Dinas Perikanan 15.4 Miliar lebih

20. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 14.1 Miliar lebih.

21. Satuan Polisi Pamong Praja 10.8 Miliar

22. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 9.2 Miliar lebih.

23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 7.4 Miliar lebih.

24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 7.3 Miliar lebih.

25. Dinas Perkebunan dan Hortikultura 6.2 Miliar lebih.

26. Dinas Perpustakaan dan Arsip 5.8 Miliar lebih.

27. Kantor Kesbangpolinmas Meranti 3.2 Miliar lebih. (humas/Adv).