Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkalis Alfis Nardo menyampaikan seharusnya pemerintah daerah cukup membuat satu websit dan tidak perlu membuang buang anggaran sampai harus membuat dua website hanya untuk menyajikan data update Corona Bengkalis.

"Itu namanya boros anggaran dan malah mubazir sampai dua website, satu website tim gugus, satu lagi website buatan Diskominfotik Bengkalis. Sementara di daerah lain tim gugus perdaerah kita lihat seperti provinsi hanya memiliki satu website resmi untuk update data," tegas Alfis Nardo. 

Dengan dua website masyarakat juga menjadi bingung untuk mempercayai data yang mana akan dipakai sebagai data resmi penanganan Covid pemerintah Bengkalis, sebagai contoh dua website pemerintah Bengkalis ini memiliki data yang berbeda dalam update terakhir mereka pertanggal 20 Mei. 

Website tim gugus yang beralamatkan https://covid19-bengkaliskab.com/index.php, data ODP terakhir Bengkalis yang selesai pemantauan sebanyak 6027. Sementara data dari website https://corona.bengkaliskab.go.id/web/link/data yang dibesut Diskominfotik Bengkalis jumlah ODP selesai pemantauan sebanyak 6026 ada selisih satu orang. 

Menurut Alfis, dengan dibuatnya dua website dengan fungsi yang sama saja dengan membuang anggaran penanganan Covid 19. Padahal kondisi pandemi saat ini seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah menghemat anggaran. Untuk pembuatan satu website saja biasanya bisa memakan anggaran sekitaran sepuluh sampai dua puluh juta, sekarang dibuat dua website yang sama fungsinya itu sama saja mubazir anggaran. 

"Inilah yang namanya mubazir, kalau butuhnya satu kita buat satu, tidak perlu sampai dua seperti ini," tambah Alfis

Selain itu, Ketua PWI Bengkalis juga meminta tim gugus harus selalu update data perkembangan Corona Bengkalis, sehingga masyarakat yang melihat data tidak bingung. 

"Jangan sampai website yang sudah dibuat ini hanya  sebatas sebagai pajangan saja," ungkapnya. 

Selain masalah website yang dinilai Mubazir, Ketua PWI juga menyayangkan sikap dari tim gugus percepatan penanganan Covid 19 Bengkalis yang terkesan enggan melibatkan media masa dalam sosialisasi pelaksaanan PSBB di Bengkalis. Padahal aturan melibatkan media masa dalam sosialisasi suda ada diatur dalam Perbup nomor 39 tahun 2020 tetang pelaksanaan PSBB di kabupeten Bengkalis.

"Yang nama media masa ini yang memiliki badan hukum dan ada wartawannya di daerah kabupaten Bengkalis dan bisa dipertangung jawabkan, seharusnya sejak awal dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi," terang Ketua PWI Bengkalis.

Namun sampai saat ini malah media masa yang ada baik cetak maupun elektronik tidak dilibatkan sama sekali. Selama ini media hanya disunguhi pemberitaan, media hanya seolah olah sebagai tempat corong Humas Covid 19 Bengkalis.

"Kita hanya disuguhkan berita rilis begitu saja, humas yang menyediakan berita kita. Pola tugas wartawan tentu tidak seperti itu, seharusnya ada pemberitaan wartawan diundang lakukan konfrensi pers sehingga angle berita yang disajikan bisa berkembang dan wartawan juga bisa menyampaikan kritik," tambah Alfis.

Ketua PWI Bengkalis meminta Pemerintah Bengkalis melalui Diskominfotik untuk meninjau kembali Perbup pelaksanaan PSBB tersebut, dimana pasal melibatkan media masa yang ada betul betul dijalankan. (Andhika)