Minggu, 29-03-2020 - 17:04:27 WIB
Follow Us ON :
 
 
| Bupati Alfedri Luncurkan Channel Youtube Disdikbud Siak Bedelau | | Bupati Alfedri Tetap Himbau Warga Shalat Ied di Rumah Saja | | Terkait PHK Sepihak, PT 148 Diduga Tidak Mengubris Anjuran Mediator Disnaker Pelalawan | | Penggunaan Tongkat Modifikasi, Polsek Tualang Gelar Pelatihan | | Kuasa Hukum Koperasi BBDM Minta Polres Bengkalis Tindaklanjuti Laporan Kliennya | | Pasca PSBB, Pemkab Siak Bersiap Terapkan New Normal
 
Zulfan Mahendra Kaget, Diduga Pengelolaan Limbah B3 Di Area PT BDP Tak Kantongi Izin
Minggu, 29-03-2020 - 17:04:27 WIB

TERKAIT:
 
  • Zulfan Mahendra Kaget, Diduga Pengelolaan Limbah B3 Di Area PT BDP Tak Kantongi Izin
  •  

    BENGKALIS, DELIKRIAU - Alamaak, begitulah kata yang keluar dari salah seorang Pembina Sosial Kemasyarakatan Zulfan Mahendra, ternyata  di Area lokasi PT Bengkalis Dockindo Perkasa (BDP) di Desa Sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis  diduga tidak mengantongi izin kelola dan disertai  Penumpukan Limbah B3 yang kemungkinan besar cemari lingkungan.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Pembina Sosial Kemasyarakatan Zulfan Mahendra kepada Wartawan, Minggu (29/03/2020)

    Sebelumnya, Zulfan Mahendra didampingi Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat (DPC LSM Penjara) Kabupaten Bengkalis Indra Febri telah melakukan Investigasi dilapangan, ternyata dilokasi yang dimaksud telah ditemukan penumpukan limbah minyak hitam bercampur Oil yang terbungkus dengan menggunakan Karung Goni.

    "Benar, kita bersama rekan rekan sudah turun  kelokasi PT BDP dengan  menggunakan satu unit pompong untuk memastikan limbah itu dibuang kemana, dan disana  juga tidak ada yang bisa menunjukan izin kelola limbah/ legalitas tersebut ketika dipertanyakan," ujar Mahendra.

    Menurut Mahendra Singkatnya , pada Hari Rabu 11 Maret 2020 Pihak KSOP Kelas II Tanjung Buton mengadakan pertemuan dengan PT. BDP untuk membahas atas laporan tersebut bersama DPC LSM Penjara terkait limbah B3 yang diduga Ilegal.

    "Ya, didalam Pertemuan tersebut, Kita mempertanyakan terkait  Perizinannya sampai dimana. Namun dari pihak Manager Perusahaan tidak bisa mempresentasikan mengenai perizinan tersebut karena keterbatasan waktu pada pertemuan itu. Untuk itu, kita akan melayangkan surat ke pihak terkait diantaranya,  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis Bersama KSOP Kelas II Tanjung Buton," tegasnya.

    Lebih lanjut, Zulfan Mahendra mengatakan pengelolaan limbah B3 yang dilaksanakan PT BDP pada armada Tongkang/ Barge Permata Succes 5001 diduga ilegal dan tidak dilakukan secara profesional sebagaimana amanah PP No.101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun baik pada tahapan proses pengelolaannya secara teknis, maupun legalitasnya/perizinannya. 

    "Kita mempertanyakan prihal izin kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilaksanakan pada setiap tahapan prosesnya, baik penyimpanan, pengumpulan dan pengangkutan hingga pemanfaatan, serta pengelolaan bahkan penimbunannya sebagaimana yang tertuang dalam PP No 101 tahun 2014 maupun izin lingkungan sebagaimana diatur dalam PP No 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana amanah UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun pihak manajemen PT BDP melalui General Manager  tidak dapat menunjukkan/ mempersentasikan  secara jelas," terang Zulfan Mahendra.

    Selain itu, disampaikan juga ketua DPC LSM Penjara Indra Febri Mengingat sifat limbah B3 yang berbahaya dan beresiko bagi manusia dan lingkungan hidup, maka pengelolaan limbah B3 wajib dilakukan dengan pendekatan prinsip kehati-hatian melalui penerapan instrumen perizinan maupun profesionalisme tenaga teknis dilapangan.

    "Pelaksanaan kegiatan yang berulang ulang dilakukan dan serta tidak maksimalnya kinerja instansi pemerintah dapat mempercepat proses kerusakan lingkungan hidup akibat limbah B3 tersebut," jelasnya.

    Terakhir, Zulfan Mahendra juga menghimbau  kepada instansi Pemerintah dalam hal ini DLHK Provinsi Riau maupun instansi pemerintah terkait lainnya, untuk dapat berperan aktif dan lebih optimal dalam menyikapi kondisi ini sebagai upaya untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut .

    "Untuk kelestarian lingkungan hidup bisa pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan atau peninjauan kembali perizinan yang telah diterbitkan," harapnya.

    Sampai berita ini diterbitkan pihak dari PT BDP tidak dapat dikonfirmasi. (Andhika)



     
    Berita Lainnya :
  • Zulfan Mahendra Kaget, Diduga Pengelolaan Limbah B3 Di Area PT BDP Tak Kantongi Izin
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Terkait PHK Sepihak, PT 148 Diduga Tidak Mengubris Anjuran Mediator Disnaker Pelalawan
    02 Penggunaan Tongkat Modifikasi, Polsek Tualang Gelar Pelatihan
    03 Kuasa Hukum Koperasi BBDM Minta Polres Bengkalis Tindaklanjuti Laporan Kliennya
    04 Remaja Mesjid BKPRMI Pelalawan Memberikan Bantuan Terhadap Para Korban Kebakaran
    05 Saat Pandemi, Diduga Klinik Sundari di Meranti Tak Pernah Merawat Pasien Covid 19
    06 9 Unit Rumah Ludes Dilalap Api Di Pangkalan Kerinci
    07 Kabar gembira, Satu lagi Warga Kabupaten Siak Positif Covid-19 Telah Dinyatakan Sembuh
    08 Menuju Even Porprov, KONI Gelar Rapat Koordinasi Perdana Tahun 2020
    09 Investor Sambut Baik Rencana Balon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis AMAN Kembangkan Sektor Maritim
    10 Ketua Komisi II DPRD Siak Kecewa Terhadap PT DSI
    11 Pemerintah Kecamatan Tualang Gelar Rapat sosialisasi New Normal Percepatan Penanganan Covid-19
    12 Pasca PSBB, Pemkab Siak Bersiap Terapkan New Normal
    13 Satu Santri Klaster Magetan Positif Covid-19 Telah Dinyatakan Sembuh
    14 Ketua DPRD Pelalawan Adi Sukemi Berikan Bantuan ke Masyarakat
    15 Kades Herman Ucap Terima Kasih, PT SAR Serahkan Bantuan Mobiler Untuk SDN 005 Desa Kiyap Jaya
    16 PSBB Siak Sesuai Harapan, Bupati Siak Berlakukan New Normal
    17 Kapolres Pelalawan Serahkan Bantuan 10 Ton Beras
    18 PAN Siak Lakukan Video Conference Dengan DPP PAN se Sumatra dan Jawa
    19 Bupati Alfedri Apresiasi Dukungan Pansus DPRD Siak
    20 Pemerintah Desa Pakning Asal Salurkan Bantuan BLT DD Kepada 157 Orang Warganya
    21 Polsek Tualang Berhasil Tangkap Pelaku Pencurian Uang Tunai Dalam Kotak Infaq Di Mesjid Raudhah
    22 Kasus Covid-19 Di Kabupaten Siak Menurun
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © DELIK RIAU - SITUS BERITA INVESTIGASI